Taiwan Siapkan Rancangan Undang-undang Pernikahan Sesama Jenis
Taipei, IDN Times - Taiwan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang secara spesifik mengatur pernikahan sesama jenis pada Rabu (20/2). RUU tersebut diharapkan menjadi basis legal bagi pasangan homoseksual di Taiwan yang ingin meresmikan hubungan mereka dalam pernikahan.
Referendum yang digelar tahun lalu menghasilkan keputusan bahwa mayoritas masyarakat menolak definisi pernikahan di luar antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemerintah berargumen bahwa demi mengesahkan pernikahan sesama jenis, maka perlu ada undang-undang terpisah.
1. Pemerintah ingin menyudahi perdebatan soal pernikahan seperti apa yang legal
Seperti dilaporkan media Taiwan CNA.com, Perdana Menteri Su Tseng-chang mengundang sejumlah anggota Partai Progresif Demokratis (DPP) untuk membahas soal RUU itu. Langkah tersebut dipandang sebagai interpretasi konstitusional mengenai pernikahan sesama jenis.
Itu diperlukan demi menghindari perdebatan terus-menerus di kalangan masyarakat. Perdebatan yang dimaksud adalah apakah pernikahan harus melibatkan orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan tidak boleh homoseksual.
2. Pemerintah berargumen undang-undang itu akan menyetarakan hak pasangan sesama jenis dan yang heteroseksual
Juru bicara kabinet, Kolas Yotaka, mengatakan kepada wartawan bahwa RUU akan menyetarakan hak pasangan homoseksual dan heteroseksual. Di dalamnya, kata Yotaka, berisi peraturan mengenai hak medis, mengadopsi anak, serta warisan. Tak hanya itu, masalah perselingkuhan juga diatur di mana Taiwan menganggapnya ilegal untuk semua pasangan yang menikah.
Menurutnya, penekanan ini diperlukan sebab ada rumor yang beredar bahwa dengan melegalkan pernikahan sesama jenis, maka pemerintah akan membiarkan praktik-praktik perselingkuhan, seks bebas, serta poligami. Ia menegaskan hal-hal yang sudah diharamkan oleh hukum yang ada tidak akan berubah dengan adanya aturan baru.
3. Sebagian besar masyarakat Taiwan ingin ada undang-undang khusus terkait pernikahan sesama jenis
Referendum yang dilaksanakan pada November 2018 lalu menunjukkan mayoritas orang Taiwan ingin pemerintah membuat undang-undang terpisah jika ingin melegalkan pernikahan sesama jenis. Maka, pemerintah mengategorikan RUU ini sebagai sesuatu yang khusus.
Apalagi, hasil Interpretasi Pengadilan Konstitusional pada Mei 2017 lalu menegaskan bahwa pelarangan terhadap pernikahan sesama jenis adalah hal yang tak konstitusional. Tak bisa dipungkiri, jalan satu-satunya yang pemerintah rasa harus ditempuh adalah menciptakan aturan khusus.
4. Beberapa aktivis menyebutnya diskriminatif
Langkah pemerintah itu mendapat respons negatif dari kalangan aktivis LGBTQ yang mendorong kesetaraan pernikahan bagi pasangan homoseksual. Salah satunya Jennifer Lu, seorang koordinator Marriage Equality Coalition. Ia mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya mengerti pemerintah mendapat tekanan dari berbagai sisi, tapi perjuangan untuk pernikahan sesama jenis takkan berhenti.
Beberapa aktivis lain menyebut undang-undang itu nantinya akan bersifat diskriminatif sebab tidak menjadi satu dengan peraturan sipil yang ada selama ini tentang pernikahan. "Kontroversi wajar terjadi, tapi aku benar-benar berharap teman-teman homoseksual kita bisa menanti sedikit lagi. Mungkin ini jauh dari ekspektasi, tapi setidaknya ini adalah langkah awal," kata Su.
5. Dalam referendum lalu, mereka yang pro terhadap kesetaraan hak kelompok homoseksual mengalami kekalahan
Kelompok anti-pernikahan sesama jenis memenangi referendum Taiwan yang digelar bersamaan dengan pemilu lokal pada Sabtu (24/11). Hasil ini dipandang sebagai sebuah kemunduran oleh para aktivis gay di negara tersebut.
Seperti dilaporkan Channel News Asia, sebanyak tujuh juta suara menyetujui bahwa definisi pernikahan yang diakui oleh Kode Sipil Taiwan adalah "ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan". Sementara itu, proposal lainnya yaitu agar pernikahan sesama jenis diatur dalam hukum terpisah mendapatkan lebih dari enam juta suara.
Selain tentang pernikahan sesama jenis, ada juga proposal yang mewajibkan pemerintah memasukkan isu-isu LGBT ke dalam kurikulum pendidikan. Ini pun dikalahkan oleh kelompok konservatif. Mereka yang menyebut diri sebagai grup "pro-keluarga" mengatakan kemenangan tersebut adalah "kejayaan bagi semua orang yang menghargai nilai-nilai kekeluargaan".
