Iran membantah klaim Donald Trump soal rencana pertemuan di Qatar, menegaskan tidak ada negosiasi dengan AS dalam waktu dekat meski kedua pihak sepakat menghentikan serangan di Selat Hormuz.
Delegasi Iran ke Doha hanya untuk membahas pelepasan aset Teheran yang dibekukan, sementara akses dana menjadi syarat utama sebelum negosiasi kesepakatan akhir dengan Washington dimulai.
Nota kesepahaman 14 poin AS-Iran mulai berlaku namun rapuh, karena Iran menunda pembicaraan teknis dan menuduh AS melanggar syarat perjanjian terkait gencatan senjata serta isu nuklir.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, bahwa kedua negara akan bertemu di Qatar pada Selasa (1/7/2026) untuk pembicaraan terkait sengketa Selat Hormuz. Pada Senin (30/6/2026), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan bahwa tidak ada negosiasi dengan Washington yang dijadwalkan pada tingkat apa pun dalam beberapa hari mendatang.

Dilansir The Guardian, bantahan tersebut muncul setelah Washington dan Teheran sepakat untuk saling menghentikan serangan menyusul babak baru eskalasi militer di sekitar Selat Hormuz. Trump sebelumnya mengklaim di Truth Social bahwa Iran telah meminta pertemuan kedua negara di Doha.

Sebagai informasi, pada Kamis (25/6/2028) Teheran menyerang kapal kargo di Selat Hormuz dan memicu serangan AS terhadap beberapa target Iran pada Sabtu (27/6/2026). Negara Timur Tengah tersebut kemudian kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain.

1. Delegasi Iran di Qatar bertujuan menindaklanjuti aset Teheran yang dibekukan

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. (Khamenei.ir, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

Baghaei mengklarifikasi bahwa delegasi ahli Iran akan melakukan perjalanan ke Doha pada pekan ini hanya untuk menindaklanjuti implementasi nota kesepahaman (MoU), khususnya Pasal 11 yang berkaitan dengan pelepasan aset Teheran yang dibekukan. Baghaei mengatakan, kunjungan perwakilan AS ke Qatar tidak akan terkait dengan perjalanan delegasi negaranya.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan pada Senin bahwa Qatar akan melepaskan 6 miliar dolar AS (sekitar Rp107 triliun) dari hampir 12 miliar dolar AS (sekitar Rp214 triliun) aset Teheran yang dibekukan. Kesepakatan sementara yang ditandatangani oleh AS dan Iran juga menetapkan bahwa pelepasan aset tersebut akan terkait dengan implementasi kesepakatan nuklir baru.

Mengutip The Times of India, Teheran menegaskan bahwa negosiasi kesepakatan komprehensif hanya dapat dimulai setelah ketentuan-ketentuan utama kesepakatan tersebut diimplementasikan dan terus ditegakkan. Pejabat Iran pada Minggu mengatakan, akses ke dana negara yang dibekukan menjadi salah satu syarat utama sebelum negosiasi kesepakatan akhir dengan Washington dapat dimulai.

2. Kendali atas Selat Hormuz masih menjadi perdebatan

ilustrasi Selat Hormuz (MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, Public domain, via Wikimedia Commons)

Ketegangan atas kendali Selat Hormuz tetap menjadi poin penting dalam pembicaraan mengenai perjanjian perdamaian jangka panjang. Iran bersikeras mempertahankan kendali efektif atas lalu lintas kapal dan ingin mengenakan tarif kepada siapa pun yang melintasi jalur air vital tersebut, mengutip laporan Sky News.

Sementara itu, Trump dan pejabat Washington lainnya telah berulang kali menegaskan bahwa kapal komersial akan dapat melewati Selat Hormuz tanpa tarif apa pun setelah konflik berakhir. Berdasarkan nota kesepahaman AS-Iran, Teheran setuju untuk memberikan izin kepada kapal komersial untuk melintas tanpa tarif selama 60 hari. Namun, masa depan perairan vital itu belum jelas setelah jangka waktu berakhir.

Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, mengatakan pada Senin bahwa pihaknya tengah bernegosiasi dengan Iran terkait pengenaan biaya layanan untuk melintasi Selat Hormuz. Biaya layanan tersebut mencakup langkah-langkah keselamatan dan bantuan navigasi, tetapi tidak secara eksplisit mengenakan biaya untuk menggunakan perairan vital tersebut.

3. Kerapuhan nota kesepahaman yang disepakati AS-Iran

ilustrasi bendera Iran (pexels.com/Engin Akyurt)

Nota kesepahaman 14 poin antara AS dan Iran mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani oleh Pezeshkian dan Trump. Perjanjian tersebut mencakup gencatan senjata, langkah-langkah terkait pengaturan penarikan Israel di Lebanon, koordinasi navigasi dan keamanan sementara di Selat Hormuz, serta ketentuan yang mencakup ekspor minyak Iran dan akses ke aset yang dibekukan.

Iran sebelumnya telah membatalkan pembicaraan teknis yang dijadwalkan pada Minggu, dengan alasan serangan AS baru-baru ini. Pihaknya mengklaim hal tersebut sebagai kegagalan Washington untuk memenuhi sejumlah syarat dalam nota kesepahaman tersebut.

Sementara itu, Trump kembali menekankan posisi Washington terkait denuklirisasi Teheran. Pemimpin Negeri Paman Sam itu menegaskan bahwa AS tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir dan memastikan bahwa negara tersebut tidak akan memilikinya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.