Tiga Negara Eropa Mulai Proses Hidupkan Lagi Sanksi PBB untuk Iran
- Iran dituduh sengaja langgar perjanjian nuklir.
- Menurut E3, Iran melanggar perjanjian nuklir 2015 dengan jelas dan disengaja.
- Teheran dinilai telah mengabaikan komitmennya dalam perjanjian tersebut sejak tahun 2019.
Jakarta, IDN Times- Prancis, Jerman, dan Inggris memulai proses untuk menerapkan kembali sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran. Langkah ini diumumkan pada Kamis (28/8/2025) setelah serangkaian upaya diplomasi terkait program nuklir Teheran menemui jalan buntu.
Tindakan tersebut memicu mekanisme "snapback" yang tertuang dalam perjanjian nuklir 2015, atau JCPOA, yang membuka jendela waktu selama 30 hari sebelum sanksi PBB dipulihkan. Ketiga negara Eropa (E3) merasa perlu bertindak sebelum kewenangan mereka untuk memicu mekanisme tersebut berakhir pada Oktober mendatang.
1. Iran dituduh sengaja langgar perjanjian nuklir
Menurut E3, Iran melanggar perjanjian nuklir 2015 dengan jelas dan disengaja. Teheran dinilai telah mengabaikan komitmennya dalam perjanjian tersebut sejak tahun 2019.
Salah satu pelanggaran paling serius adalah penimbunan uranium yang diperkaya tingkat tinggi dalam jumlah besar, yang disebut 45 kali lipat melebihi batas 300kg yang diizinkan. Stok uranium Iran tersebut juga memiliki tingkat kemurnian yang jauh di atas ketentuan perjanjian.
Selain itu, Iran dianggap gagal memberikan akses yang memadai bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke situs-situs nuklir utamanya. Padahal, akses tersebut merupakan salah satu syarat hukum paling dasar dalam perjanjian non-proliferasi nuklir.
"Saat ini, ketidakpatuhan Iran terhadap JCPOA jelas dan disengaja, dan lokasi-lokasi yang menjadi perhatian utama dalam proliferasi di Iran berada di luar pemantauan IAEA. Iran tidak memiliki justifikasi sipil atas cadangan uraniumnya yang tingkat kemurniannya sangat tinggi," ungkap para menteri luar negeri E3 dalam pernyataan bersama, dikutip dari CNN.
2. Iran buka pintu diplomasi
Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk langkah E3 dan menyebutnya sebagai eskalasi provokatif yang seharusnya tidak diperlukan. Teheran memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan direspons dengan tanggapan yang sesuai dan akan merusak kerja sama dengan IAEA.
Iran berargumen bahwa E3 tidak memiliki yurisdiksi hukum untuk mengaktifkan kembali sanksi. Posisi ini diklaim Teheran turut didukung oleh Rusia dan China.
"Saya menegaskan kembali kesiapan Iran untuk melanjutkan negosiasi diplomatik yang adil dan berimbang, dengan syarat pihak-pihak lain menunjukkan keseriusan dan niat baik serta menghindari tindakan yang merugikan peluang keberhasilan," bunyi surat yang dikirim Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, dilansir The Guardian.
Sementara itu, PBB menyerukan semua pihak untuk memanfaatkan periode 30 hari ke depan sebagai kesempatan untuk diplomasi. Jendela waktu ini dipandang sebagai peluang terakhir untuk mencari solusi damai dan menghindari eskalasi lebih lanjut.
3. AS desak pemerintah Iran selesaikan masalah nuklir
Krisis ini berakar dari keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri dari perjanjian JCPOA pada 2018. Langkah tersebut diikuti dengan penerapan kembali sanksi ekonomi AS yang sebelumnya telah dicabut.
Sebagai balasan atas tindakan AS, Iran mulai secara bertahap meningkatkan program nuklirnya. Hal ini termasuk melampaui batasan pengayaan uranium yang ditetapkan dalam perjanjian awal.
Upaya perundingan untuk menghidupkan kembali kesepakatan sempat terhenti total pada bulan Juni. Saat itu, Israel dan AS melancarkan serangan udara ke beberapa fasilitas nuklir Iran, yang mendorong Teheran untuk menarik diri dari pembicaraan, dilansir BBC.
"Saya mendesak para pemimpin Iran untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan negara mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir; untuk menempuh jalan perdamaian; dan, lebih jauh lagi, untuk memajukan kesejahteraan rakyat Iran," ujar Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dikutip dari CNN.
