Turki Siap Pantau Gencatan Senjata Rusia dan Ukraina
- Turki siap terlibat dalam pemantauan gencatan senjata di Ukraina sebagai bagian dari upaya diplomasi global.
- Menteri Luar Negeri Hakan Fidan menyampaikan komitmen Turki dalam konferensi virtual Coalition of the Willing.
- Turki telah menawarkan kontribusi langsung dalam pemantauan gencatan senjata dan kesiapan berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian sejak Maret 2025.
Jakarta, IDN Times - Turki menyatakan kesiapan untuk terlibat langsung dalam pemantauan gencatan senjata di Ukraina. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Rusia untuk menghentikan agresi militernya. Langkah Turki mempertegas peran aktifnya dalam diplomasi global, khususnya dalam konflik Rusia-Ukraina.
Menteri Luar Negeri Hakan Fidan menyampaikan komitmen tersebut dalam konferensi virtual Coalition of the Willing pada Sabtu (10/5/2025). Turki mengatakan dukungannya terhadap kedaulatan Ukraina dan kesiapan mengirim tim pemantau jika gencatan senjata disepakati. Ankara juga menunjukkan tekad mempercepat proses damai melalui upaya konkret.
Pengumuman ini bertepatan dengan dorongan dari Amerika Serikat (AS) dan pemimpin Eropa untuk memberlakukan gencatan senjata 30 hari tanpa syarat, dimulai Senin (12/5/2025). Para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Polandia secara tegas mendesak Rusia agar menyetujui usulan tersebut atau menghadapi sanksi baru.
1. Komitmen Turki dalam diplomasi damai
Turki memperkuat perannya sebagai penengah dalam konflik Rusia-Ukraina dengan menawarkan kontribusi langsung dalam pemantauan gencatan senjata. Hubungan baik Ankara dengan Moskow dan Kiev memberi keuntungan diplomatik yang signifikan dalam meredakan konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.
“Kami mendukung integritas wilayah Ukraina dan siap mengambil tanggung jawab untuk memantau gencatan senjata,” kata Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dalam konferensi virtual dengan negara-negara pendukung Ukraina, dikutip dari Global Banking.
Kesediaan Turki juga telah terlihat sejak Maret 2025, saat Kementerian Pertahanan menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian. Langkah ini menunjukkan konsistensi Ankara dalam menyokong penyelesaian diplomatik dan menjaga stabilitas kawasan.
2. Usulan gencatan senjata internasional
Inisiatif gencatan senjata 30 hari yang didorong AS mendapat sambutan positif dari pemimpin Eropa. Mereka mengunjungi Kiev pada Sabtu (10/5/2025) dan menyerukan penghentian segera serangan militer Rusia, seraya memperingatkan konsekuensi ekonomi yang berat bila tuntutan diabaikan.
“Kami siap membantu memfasilitasi pembicaraan langsung antara Ukraina dan Rusia jika gencatan senjata diterapkan,” ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam wawancara dengan media nasional, dikutip dari The Guardian.
Gencatan senjata yang diusulkan meliputi penghentian total serangan di darat, laut, dan udara. Meski demikian, Moskow menolak usulan tersebut, menyatakan hanya akan mempertimbangkannya jika pasokan senjata Barat ke Ukraina dihentikan, yang memperumit upaya damai.
3. Peran strategis Turki di Laut Hitam
Turki memiliki posisi strategis di kawasan Laut Hitam dan aktif mendorong keamanan regional pasca-gencatan senjata. Pada April 2025, negara ini menjadi tuan rumah pertemuan militer antara Ukraina, Inggris, Prancis, dan Turki untuk membahas langkah-langkah stabilisasi wilayah.
“Turki memiliki pengalaman dalam mediasi dan pemantauan konflik, dan kami siap menerapkan keahlian ini di Ukraina,” ungkap seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Turki, dikutip dari The Telegraph.
Sebagai anggota NATO, Turki menyeimbangkan hubungan dengan Barat dan Rusia. Rekam jejaknya dalam kesepakatan ekspor gandum Ukraina tahun 2022 memperlihatkan kapasitas Ankara sebagai mediator efektif. Hakan Fidan mengatakan bahwa Turki akan bekerja sama dengan mitra internasional untuk menjamin kepatuhan terhadap kesepakatan damai.
