Two-State Solution Jadi Agenda PBB, Indonesia Dorong Pengakuan Palestina
- Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, menyebut konferensi tingkat tinggi ini akan menjadi momentum penting.
- Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Hari Prabowo, menekankan bahwa konferensi ini merupakan tindak lanjut dari emergency special session Majelis Umum mengenai Palestina.
- Pada Agustus 2025, New York Declaration yang digagas Prancis dan Arab Saudi berhasil memperoleh dukungan mayoritas negara anggota PBB.
New York, IDN Times – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan menggelar High-Level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution pada Senin (22/9/2025), di Markas Besar PBB, New York. Konferensi ini menjadi lanjutan dari pertemuan serupa yang telah dimulai Juli 2025 lalu dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB (UNGA) ke-80.
Pertemuan yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini bertujuan menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara (two-state solution) dan mendorong dukungan global untuk pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Sejumlah anggota PBB, termasuk beberapa negara Barat, dikabarkan akan mengumumkan pengakuan resmi terhadap Palestina dalam forum ini.
Indonesia, sebagai salah satu anggota inti (core group) dari 19 negara penggagas, menegaskan dukungannya bagi Palestina. Pemerintah Indonesia juga aktif mendorong lahirnya New York Declaration pada Agustus 2025 lalu, yang kemudian didukung mayoritas 142 negara anggota PBB.
Presiden Prabowo Subianto, sudah dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan tersebut dan saat ini sudah tiba di New York. Prabowo rencananya akan mengikuti sesi ini besok dan dijadwalkan berbicara pada Debat Umum UNGA pada 23 September. Prabowo akan menjadi pembicara ketiga usai Presiden Brasil Inacio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1. Indonesia prediksi banyak pengakuan baru untuk Palestina
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Tri Tharyat, menyebut konferensi tingkat tinggi ini akan menjadi momentum penting. Menurutnya, dunia sudah mengetahui akan ada terobosan signifikan berupa pengakuan negara-negara berpengaruh terhadap Palestina.
"Jadi, pengakuan bukan hanya dari negara-negara kecil, tapi juga negara penting yang akan secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai negara," kata Tri Tharyat di kantor Perutusan Tetap RI (PTRI) untuk PBB di New York, Sabtu (20/9/2025).
Dia menjelaskan, proses penggalangan dukungan sebenarnya sudah dimulai sejak Februari 2025, meski sempat tertunda akibat eskalasi keamanan di kawasan, termasuk serangan di Iran. Pertemuan tingkat menteri yang digelar Agustus 2025 lalu, kemudian menghasilkan New York Declaration, sebelum akhirnya naik ke level kepala negara dan pemerintahan dalam konferensi besok.
2. Mandat dari sidang darurat PBB
Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Hari Prabowo, menekankan konferensi ini merupakan tindak lanjut dari emergency special session Majelis Umum mengenai Palestina. Sidang darurat itu, kata dia, menegaskan perlunya langkah konkret menyikapi krisis Gaza serta merujuk pada fatwa Mahkamah Internasional (ICJ) terkait keabsahan pendudukan Israel.
"Tujuannya adalah menggalang sebanyak mungkin negara untuk memberikan pengakuan terhadap State of Palestine. Dengan begitu, posisi Palestina akan semakin setara dengan Israel dalam proses negosiasi damai," ujar Hari.
Menurutnya, Indonesia termasuk dalam core group beranggotakan 19 negara yang sejak awal aktif menggalang dukungan. Dia menyatakan, masih ada peluang besar beberapa negara baru akan mengumumkan pengakuan menjelang atau saat konferensi berlangsung.
3. New York Declaration jadi pijakan politik global
Pada Agustus 2025, New York Declaration yang digagas Prancis dan Arab Saudi berhasil memperoleh dukungan mayoritas negara anggota PBB. Dari 193 anggota, sebanyak 142 negara memberikan suara setuju, menjadikannya salah satu dukungan internasional terluas bagi solusi dua negara.
Indonesia turut menjadi co-sponsor deklarasi tersebut dan mendorong pengesahan di forum Majelis Umum. Deklarasi itu berisi peta jalan konkret menuju penyelesaian damai, termasuk penghentian perang di Gaza, pembebasan sandera, pelucutan Hamas, serta peralihan otoritas pemerintahan Palestina kepada Otoritas Palestina dengan dukungan internasional.
Dengan naiknya agenda ini ke tingkat kepala negara besok, diharapkan lahir komitmen politik tertinggi untuk mengakui Palestina dan membuka jalan bagi solusi dua negara yang adil serta permanen di kawasan.
