Venezuela Bakal Gelar Referendum soal Wilayah Essequibo
Jakarta, IDN Times - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengumumkan jadwal referendum terkait wilayah Guyana Essequibo. Ia pun mengajak kepada seluruh warga untuk hadir dan memilih untuk menyelesaikan sengketa antara Venezuela dan Guyana.
"Hari ini, Dewan Elektoral Nasional (CNE) telah menyerukan pemilu referendum konsultatif terkait wilayah Guyana Essequibo. Saya meminta untuk seluruh rakyat di jalanan dan semuanya untuk ikut dalam pemilu dan memberikan suara," ungkap Maduro pada Jumat (20/10/2023).
Pada September, hubungan Venezuela dan Guyana terus memanas imbas dimulainya lelang pengeboran minyak di pesisir wilayah Essequibo. Caracas pun meminta agar Georgetown bersedia berdialog damai untuk menyelesaikan sengketa wilayah kedua negara.
1. Referendum akan diadakan pada 3 Desember 2023
Presiden Parlemen Nasional (AN), Jorge Rodriguez mempresentasikan permintaan penyelenggaraan referendum konsultatif dalam Dewan Elektoral Nasional (CNE) terkait wilayah Guyana Essequibo.
"Tanpa mendapat penolakan dari semua pihak, sudah diberitahukan terkait dokumen tersebut dan sudah menyetujui penyelenggaraan referendum pada 3 Desember di seluruh Venezuela," tutur Presiden CNE, Elvis Amoroso.
Amoroso juga menjelaskan bahwa dalam tiga hari ke depan CNE akan mengumumkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dalam referendum tersebut kepada publik di Venezuela.
Dilansir Telesur, sebelum ditanyakan kepada rakyat di Venezuela, pernyataan tersebut akan diulas kembali oleh CNE. Nantinya akan ada konsultasi lebih lanjut dengan pihak legislatif dan eksekutif mengenai hal ini.
2. Venezuela tolak lelang pengeboran minyak di Essequibo
Pemilu referendum ini digambarkan sebagai jawaban terkait penyelenggaraan pemilu di Venezuela menjelang pilpres tahun depan. Selain itu, sebagai dorongan kepada Pengadilan Internasional (ICJ) utnuk memberikan hak atas teritori tersebut.
Dilaporkan Reuters, Venezuela sudah memrotes terkait lelang perusahaan yang mengelola pengeboran minyak di Guyana. Pasalnya, Caracas menganggap tindakan itu ilegal karena mengklaim wilayah Essequibo sebagai wilayahnya.
Bahkan, lebih dari 20 perusahaan asing telah menunjukkan niatnya untuk mengelola pengeboran di Guyana dengan sistem bagi hasil. Dari perusahaan tersebut di antaranya adalah Exxon Mobil, Aramco, BP, Shell, dan lainnya.
Sementara, wilayah seluas 160 ribu km persegi yang diperebutkan Venezuela dan Guyana tersebut mayoritas adalah hutan rimba yang belum terjamah. Namun, lepas pantai di Essequibo telah terbukti memiliki kekayaan alam minyak bumi.
3. AS longgarkan sanksi ke sektor industri minyak Venezuela
Pada Rabu (18/10/2023), pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melonggarkan sanksi ke sektor industri minyak bumi Venezuela. Keputusan ini setelah dicapainya kesepakatan antara pemerintah dan oposisi soal penyelenggaran pilpres yang bebas pada 2024.
Pelonggaran sanksi ini, membuat Venezuela dapat memilih memroduksi dan mengekspor minyak bumi dari negaranya ke seluruh pasar di seluduh dunia dengan bebas dalam 6 bulan ke depan.
Sementara, Washington menyambut baik keputusan Maduro dan memberikan waktu sampai akhir November untuk mencabut larangan kandidat presiden oposisi yang mencalonkan dalam pilpres tahun depan. Serta mendesak Caracas untuk membebaskan tahanan politik dan warga AS.
Persetujuan ini menjadi langkah lanjutan antara AS dan Venezuela dalam menyelesaikan masalah energi hingga migrasi. Ini menjadi akhir dari tekanan maksimum yang dicetuskan eks Presiden Donald Trump kepada pemerintah sosialis di Venezuela.
