Anggaran Kementerian PKP 2026 Naik Jadi Rp12,53 Triliun, Untuk Apa Saja?

Warga penerima bantuan bedah rumah program BSPS di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Lombok Barat. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Menurut Didyk, anggaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap sebesar Rp8,57 triliun untuk pembangunan 400.000 unit rumah. Sementara itu, anggaran rumah khusus meningkat menjadi Rp2,418 triliun untuk 8.462 unit.

"Yang bertambah adalah karena kami mendapatkan tambahan untuk huntap Sumatra yang membangun sampai dengan 7.952 unit dengan nilai Rp2,219 triliun. Sementara untuk kawasan kumuh, sanitasi, PSU rumah susun ini tetap dan dukungan manajemen juga tetap," ujar Didyk.

Hingga Jumat (31/7/2026) pukul 12.00 WIB, realisasi anggaran dari pagu reguler sebesar Rp10,30 triliun telah mencapai Rp3,27 triliun atau 31,73 persen dari total pagu kementerian. Lebih lanjut, Sekjen PKP memproyeksikan realisasi meningkat menjadi Rp3,402 triliun atau 33,01 persen pada 1 Agustus 2026.

"Realisasi kami sampai dengan 31 Juli sudah Rp3,27 triliun. Proyeksi kami sampai 1 Agustus nanti adalah Rp3,402 triliun atau 33,01 persen," tutur Didyk.

Sementara dijelaskan Didyk, realisasi belanja pegawai telah mencapai 62,96 persen, sedangkan belanja modal mencapai 57,83 persen. Sementara itu, realisasi belanja barang baru mencapai 28,83 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi 30,23 persen pada awal Agustus mendatang.

"Nah, pada tahapan pencairan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penerima bantuan itu sudah fix, sudah siap untuk menerima bantuan yang dananya baru dicairkan. Dan kami yakin bisa diakselerasi dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 yang baru yang melakukan berbagai transformasi," jelasnya.

"Belanja modal kami, termasuk yang tertinggi untuk kementerian/lembaga, yakni 57,83 persen. Sedangkan belanja barang saat ini 28,83 persen dan proyeksi sampai 1 Agustus menjadi 30,23 persen. Nah, tahapan untuk sampai ke pencairan dana BSPS harus memastikan penerima bantuan itu sudah fix, sudah siap menerima bantuan, baru dicairkan dananya. Kami yakin ini bisa kita akselerasi," lanjutnya

Meski demikian, Didyk mengakui realisasi anggaran masih berada di bawah target. Kementerian PKP menargetkan realisasi anggaran mencapai 40,25 persen pada 1 Agustus 2026, sementara proyeksi hingga tanggal tersebut baru sebesar 33,01 persen.

"Saat ini memang ada sedikit deviasi sekitar 7 persen . Ini memang harus kita kejar, khususnya dari sisi penyerapan biaya BSPS. Sedangkan akselerasi belanja yang lain tetap dilakukan," tandasnya.

Didyk menambahkan, seluruh balai dan unit organisasi Kementerian PKP di berbagai daerah terus didorong mempercepat penyerapan anggaran. Dikatakan, realisasi pembangunan fisik rumah susun telah berjalan baik, sedangkan pelaksanaan program BSPS masih memerlukan percepatan pada tahapan penyaluran bantuan.