KPK Rekomendasi Kartu Prakerja Dihentikan Sementara, Ini Kata Ekonom
Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kartu Prakerja kembali menjadi polemik. Kali ini program andalan Presiden Joko "Jokowi" Widodo itu direkomendasikan agar dihentikan sementara waktu.
Ekonom Bhima Yudhistira menilai, saran dari KPK tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Sudah tepat (rekomendasi KPK)," ujarnya kepada IDN Times, Sabtu (20/6).
Menurut Bhima, program Kartu Prakerja sejak awal diluncurkan memang sudah sarat dengan konflik kepentingan. Kehadiran CEO Ruangguru, Adamas Belva Devara misalnya, saat itu ia masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden. Di sisi lain, Skill Academy yang berada di bawah naungan Ruangguru merupakan platform resmi Kartu Prakerja.
"Selain itu, kartu Prakerja idealnya ada di bawah Kementerian Tenaga Kerja, tapi yang terjadi justru di bawah Kemenko Perekonomian. Ini cukup aneh mengingat kementerian teknis yang harusnya membawahi program, bukan level menteri koordinasi," ungkap Bhima.
Baca Juga: KPK Beberkan Sengkarut Persoalan Kartu Prakerja, Soroti 5 Platform
1. Dipertanyakan jaminan Kartu Prakerja bagi peserta untuk mendapatkan lapangan pekerjaan
IDN Times/Auriga AgustinaBelum lagi sejumlah konten dalam Kartu Prakerja yang dianggap terkesan dipaksakan. Banyak materi yang justru mudah ditemukan secara online dan gratis. Ia juga mempertanyakan manfaat Kartu Prakerja terhadap lapangan pekerjaan pesertanya.
"Apa ada jaminan Kartu Prakerja bisa meningkatkan skill? Tidak juga, karena peserta bisa skip video demi dapatkan sertifikat. Apakah ada jaminan peserta Prakerja akan mendapatkan pekerjaan? Tidak ada jaminan itu. Sehingga timbul pertanyaan dengan dana Rp20 triliun, apa goal dari kartu Prakerja ini?" ucapnya.
2. Saran Bhima untuk pemerintah terkait program Kartu Prakerja
Editor’s picks
IDN Times/Margith Juita DamanikBhima menyarankan agar Kartu Prakerja bisa lebih transparan. Penunjukkan platform digital sebaiknya diusahakan pada platform yang tidak berbayar, misalnya kerja sama dengan pihak perguruan tinggi atau penyelenggara pelatihan yang gratis.
"Dana Prakerja idealnya direalokasikan ke subsidi langsung ke pekerja yang di-PHK. Bisa transfer by name by address langsung, karena di masa pandemik tidak tepat diberi pelatihan dulu baru dikasih insentif," tutur Bhima.
3. KPK sarankan agar pendaftaran gelombang ke-IV Kartu Prakerja dihentikan sementara
(Ilustrasi logo KPK) IDN Times/Santi DewiMelihat begitu banyaknya sengkarut permasalahan di dalam program Kartu Prakerja, maka KPK telah menyarankan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian selaku pelaksana, untuk menghentikan sementara pendaftaran peserta di gelombang ke-4.
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, sebelum mereka menyampaikan rekomendasi ini ke publik, KPK sudah memaparkan temuan mereka di hadapan tim Kemenko Perekonomian pada 28 Mei lalu. Di momen yang sama, pendaftaran peserta gelombang ke-IV yang seharusnya dimulai, justru belum menunjukkan tanda-tanda apa pun.
"Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana, harus melaksanakan rekomendasi perbaikan KPK sebelum program dilanjutkan," kata Alex.
Selanjutnya, ujar Alex, program tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPK, program Kartu Prakerja memiliki anggaran Rp20 triliun dengan target 5,6 juta orang yang ikut.
Pemerintah memberikan insentif berupa uang tunai usai mengikuti pelatihan yakni Rp2,4 juta per orang. Sementara, bantuan untuk pelatihan senilai Rp1 juta dan insentif untuk mengisi survei senilai Rp150 ribu.
Baca Juga: Buruh: Kartu Pra Kerja Tak Jadi Solusi Bagi Kami yang Kena PHK
Topik:
Berita Terkini Lainnya
