Jokowi Bagikan Bantuan Langsung Tunai BBM di Papua
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hari ini, Rabu (31/8/2022) membagikan bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Papua. Pemerintah membuat program tersebut untuk mengalihkan biaya BBM bersubsidi.
"Hari ini kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan pada masyarakat selama 4 bulan. Per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu dan diberikan dua kali. Rp300 ribu, Rp300 ribu . Hari ini telah dimulai di Kantor Pos Kabupaten Jayapura di Sentani, Jayapura," ujar Jokowi dalam keterangannya.
1. BLT BBM diberikan Rp150 ribu dalam satu bulan
Jokowi menjelaskan, BLT BBM itu diberikan Rp150 ribu dalam satu bulan hingga Desember 2022. Nantinya, masyarakat akan menerimanya dua kali.
"Satu orang Rp600 ribu, dibagi dua kali Rp300 ribu, Rp300 ribu," ucap dia.
2. Alokasi dana tambahan bansos
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah menambah anggaran untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) hingga subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU).
"Bapak Presiden meminta kepada kami dalam hal ini bersama dengan Ibu Mensos dan Pak Gubernur Bank Indonesia yang juga menceritakan perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).
Dari total dana itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp12,4 triliun untuk tambahan BLT kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Jadi 20,65 juta KPM yang akan mendapatkan anggaran Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkan 2 kali, yaitu Rp300 ribu pertama, dan Rp300 ribu kedua," tutur Sri Mulyani.
Selain itu, anggaran BSU juga ditambah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
"Ini juga itu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucap Sri Mulyani.
3. Sebagian anggaran transfer ke pemda bakal dialihkan untuk subsidi transportasi umum
Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (pemda), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi angkutan umum.
"Akan dilakukan pembayaran oleh Pemda dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial," ucap Sri Mulyani.
