Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Lonjakan Harga Masih Hantui Cita-Cita Swasembada Pangan

IMG-20250828-WA0006(1).jpg
Indonesia Summit 2025 Day 2, sesi Food Sovereignty for Economic Growth di The Tribarata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025). (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Intinya sih...
  • Mulai beralih alternatif karbohidratMenurut Ketua Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI), masyarakat harus mulai membiasakan konsumsi pangan lokal. Santhi Serad menyayangkan produksi sagu yang banyak di pasaran.
  • Impor pangan jadi warning buat diversifikasiIndonesia masih bergantung pada impor untuk beberapa komoditas pangan pokok. Diversivikasi pangan jadi kebutuhan mendesak, kata Santhi. Harapannya, pemerintah bisa ikut mendukung diversifikasi pangan.
  • Ekosistem komoditas perkebunan harus diperkuatBPDP terus memperkuat peran strategisnya dalam pengelolaan dan pembiayaan dana untuk komoditas unggulan nasional. Penguatan s
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto gencar menyuarakan cita-cita swasembada pangan. Sayangnya, di tengah gencarnya swasembada pangan, Indonesia masih mengalami lonjakan harga pangan pokok yang membebani masyarakat.

Kini, harga beras melonjak tinggi, tembus Rp15 ribu per kilogram (kg). Kenaikan harga beras diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Dalam Indonesia Summit 2025 by IDN Times Day 2, sesi Food Sovereignty for Economic Growth di The Tribarata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025), Zulhas mengatakan, kenaikannya disebabkan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah terbaru, yakni Rp6.500 per kilogram (kg).

"Kita putuskan harga gabah naik, keluar Keppres, harga gabah Rp6.500. Kalau gabah Rp6.500, konsekuensinya harga beras pasti naik. Karena 1 kg beras hampir 2 kg gabah. Rp6.500 dikali 2, Rp13.000," ucap Zulhas.

1. Mulai beralih alternatif karbohidrat

Potongan singkong (pixabay.com/Bintang_Galaxy)
Potongan singkong (pixabay.com/Bintang_Galaxy)

Menurut Ketua Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI), Santhi Serad, masyarakat harus mulai membiasakan konsumsi pangan lokal. Santhi menjelaskan selama ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan beras. Padahal ada banyak jenis pengganti karbohidrat lainnya.

"77 jenis karbohidrat itu sukun, talas, ubi, sagu, dan lain-lain. Future Leaders harus rajin mengolah dan berkreasi," tutur Santhi.

Santhi Serad menyayangkan produksi sagu yang banyak di pasaran. Namun, belum banyak orang yang mengkreasikan bahan pangan tersebut.

2. Impor pangan jadi warning buat diversifikasi

IMG-20250828-WA0022(1).jpg
Indonesia Summit 2025 Day 2, sesi Food Sovereignty for Economic Growth di The Tribarata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Selain fenomena lonjakan harga, Indonesia juga masih bergantung pada impor untuk beberapa komoditas pangan pokok. Misalnya tepung terigu yang terbuat dari gandum, kedelai, hingga gula.

Ketika ketergantungan impor memberikan dampak pada pasokan dan harga pangan di Indonesia, menurut Santhi diversivikasi pangan jadi kebutuhan mendesak.

"Itu sebenarnya warning buat kita. Sebenarnya kita harus kembali ke pangan lokal, " kata Santhi.

Santhi berharap pemerintah bisa ikut mendukung diversifikasi pangan. Dengan begitu, masyarakat tak bergantung pada beras saja.

"Kita butuh bersama-sama membuat gerakan yang memang kembali ke ragam pangan lokal atau membuat perkebunan khusus pangan lokal. Ada beberapa desa adat di Indonesia, mereka memang melestarikan itu," ucap dia.

3. Ekosistem komoditas perkebunan harus diperkuat

AGS_9508 copy.jpg
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin menjadi salah satu pembicara Indonesia Summit 2025 dalam sesi Food Sovereignty for Economic Growth. (dok. IDN Times)

Selain komoditas pertanian, Indonesia juga perlu menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas perkebunan.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, terus memperkuat peran strategisnya dalam pengelolaan dan pembiayaan dana untuk komoditas unggulan nasional.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, mengatakan bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, BPDP kini tidak hanya berfokus pada kelapa sawit, tetapi juga mulai mengelola pembiayaan bagi dua komoditas tambahan, yakni kelapa dan kakao.

Selain itu, BPDP juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan untuk komoditas kakao dan kelapa. Dalam konteks tersebut, penguatan sumber daya manusia (SDM) dipandang sebagai landasan krusial guna memastikan keberlanjutan serta daya saing industri ini di tengah tuntutan pasar domestik maupun global.

“Perluasan mandat ini menjadi langkah signifikan dalam memperkuat ekosistem pangan dan energi nasional,” kata Normansyah.

Sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita, BPDP berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian energi, serta keberlanjutan (sustainability) di berbagai sektor strategis.

“Secara teknis, BPDP juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung pengembangan dan partisipasi pada panen padi varietas tahan terhadap cuaca ekstrem, yang diharapkan dapat mempercepat langkah menuju swasembada pangan nasional,” tutur dia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati
Follow Us