Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto segera mendirikan bursa mineral dan bursa komoditas strategis sebagai tindak lanjut kebijakan ekspor satu pintu. Langkah tersebut disiapkan pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis yang dimiliki.
Prabowo mengatakan rencana pendirian bursa tersebut telah dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis diperlukan agar harga komoditas Indonesia tidak terus ditentukan melalui bursa di luar negeri.
"Hari ini, saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kami telah membahas bersama OJK, bahwa ingin segera mendirikan bursa mineral dan bursa komoditas strategis," ujar Prabowo saat pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Dia menilai kondisi selama puluhan tahun ketika harga komoditas Indonesia banyak ditentukan di luar negeri merupakan situasi yang harus diubah. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen besar berbagai komoditas penting dunia, di antaranya kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.
"Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batubara, emas, kopi, karet, dan belasan komoditas lainnya," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kekayaan alam Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi sumber bahan mentah, sementara penentuan harganya justru berada di negara lain yang tidak memiliki komoditas tersebut.
"Tapi, terlalu sering harga kekayaan kita, yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia, justru harganya ditentukan di luar negeri. Di negara lain, di bursa komoditas negara lain," tuturnya.
Prabowo mempertanyakan alasan Indonesia harus menerima harga yang ditentukan pihak lain untuk komoditas yang diproduksi sendiri.
"Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal! Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya!" ujar Prabowo.
Prabowo kemudian meminta dukungan DPR untuk mengubah kondisi tersebut. Dia menilai Indonesia harus berani mengambil kendali lebih besar atas perdagangan komoditas strategis nasional.
"Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini!" katanya.
Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak perlu memaksakan penjualan komoditas apabila pembeli tidak bersedia menerima harga yang ditetapkan Indonesia.
"Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli!" tegasnya.
Dia bahkan mengatakan pemerintah lebih baik mempertahankan komoditas strategis di dalam negeri apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kepentingan nasional.
"Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita!" ujar Prabowo.