Terungkap, Ini Alasan Prabowo Tak Jor-joran Biayai Anggaran Infrastruktur

06 Mar 2026, 20:34 WIB

Trio Hamdani

Terungkap, Ini Alasan Prabowo Tak Jor-joran Biayai Anggaran Infrastruktur

Menteri PU Dody Hanggodo. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih

Presiden Prabowo memerintahkan Menteri PU Dody Hanggodo untuk fokus melakukan bersih-bersih birokrasi, bukan langsung menggelontorkan anggaran besar untuk proyek infrastruktur.
Dody menegaskan integritas jadi syarat utama dalam pengelolaan anggaran dan tak akan menoleransi oknum yang menyalahgunakan dana publik di kementeriannya.
Pemerintah berkomitmen menutup celah kebocoran anggaran dengan langkah tegas, termasuk kerja sama dengan Kejati DKI Jakarta demi memastikan setiap rupiah bermanfaat bagi masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto hanya memberikan satu perintah sejak hari pertama dipanggil untuk menjadi menteri, yaitu bersih-bersih internal kementerian.

Dody menegaskan fokus utama yang diperintahkan bukan sekadar membangun jalan atau jembatan, melainkan pembersihan birokrasi. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pada awalnya Kementerian PU diberikan anggaran yang sangat terbatas.

"Awal-awal PU kan cuma dikasih anggaran super mini, targetnya cuma satu, bersih-bersih, bukan disuruh bangun jalan jembatan, bukan, sama sekali bukan," katanya saat bincang dengan media di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

1. Dody sebut integritas jadi syarat mutlak kelola anggaran

Menteri PU Dody Hanggodo. (IDN Times/Trio Hamdani)

Dody menekankan peran kementeriannya sebagai pembantu umum bagi negara yang membutuhkan dukungan infrastruktur untuk bisa bekerja maksimal. Namun, dia memberi catatan peran tersebut harus dijalankan dengan integritas tinggi.

"Pembantu itu kalau disuruh kerja pasti harus dikasih uang, kalau enggak dikasih uang enggak mungkin bisa kerja, namanya juga pembantu. Nah itulah. Cuma sekarang pembantu yang berintegritas," tegasnya.

2. Tak ada lagi ampun bagi oknum nakal di kementerian

Logo Kementerian Pekerjaan Umum (PU). (IDN Times/Trio Hamdani)

Dody menyatakan tidak akan menoleransi lagi kebiasaan buruk pegawai atau pejabat. Dia menyentil perilaku oknum yang merasa masalah selesai hanya dengan mengembalikan dana yang diselewengkan, apalagi dicicil hingga pensiun.

Dia akan melihat delik hukum setiap kesalahan secara mendalam. Jika terbukti berat, dia tidak ragu untuk melakukan pemberhentian tidak hormat dan menyeret ke ranah pidana demi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

"Jadi saya pikir dari pemerintahan sebelum-sebelumnya sudah sangat cukup memberikan keleluasaan, dan hari ini kita maunya anggaran itu Rp100 rupiah yang diberikan oleh Presiden kepada saya, yang saya bisa berikan kepada masyarakat Rp110," ujarnya.

3. Pemerintah komitmen tutup celah kebocoran anggaran

Menteri PU Dody Hanggodo. (IDN Times/Trio Hamdani)

Dody berkomitmen penuh menghentikan segala bentuk kebocoran anggaran, berkaca pada temuan kerugian negara sebesar Rp1 triliun yang baru-baru ini diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia mengaku geram melihat oknum yang masih bisa bersikap sombong meski baru mengembalikan sebagian kecil dari miliaran rupiah dana yang diselewengkan, sementara rakyat sedang kesulitan.

Sebagai langkah nyata, Dody mulai mengambil tindakan keras berkolaborasi dengan Kejati DKI Jakarta. Dia memastikan ke depannya tidak akan ada lagi kelonggaran bagi pelaku penyimpangan anggaran.

"Saya sudah mulai keras, saya akan lebih keras lagi, saya ingin tunjukkan kepada teman-teman semua di sini, saya berusaha menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto," katanya.