Wapres: KDEKS Punya Peran Jadikan RI Pusat Ekonomi Syariah Dunia
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pentingnya peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam membuat Indonesia jadi negara produsen halal terbesar di dunia.
Untuk saat ini, Ma'ruf menilai produk halal terbesar bukan ada di Indonesia. Hal itu sedikit menjadi ironi, sebab Indonesia merupakan negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia.
"Produk halal terbesar itu bukan Indonesia, jadi itu malah negara seperti Brazil, Korea. Oleh karena itu, kita bukan hanya umat muslim yang terbesar, kita juga ingin menjadi negara produsen halal terbesar di dunia. Maka itu, KDEKS yang telah dibentuk oleh 26 provinsi termasuk Kalimantan Barat ini saya minta dapat terus mengelola dan mengembangkan perekonomian wilayah yang bernapaskan syariah," tutur Ma'ruf dalam sambutannya ketika pengukuhan KDEKS Kalimantan Barat, Rabu (27/3/2024).
1. Ekonomi syariah punya sifat inklusif
Dalam sambutannya tersebut, Ma'ruf turut mengungkapkan, ekonomi syariah punya sifat inklusif yang artinya tidak hanya untuk umat Islam, melainkan untuk semua masyarakat.
Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa ekonomi syariah banyak berkembang di Eropa dan negara yang mayoritas dengan penduduk nonmuslim.
"Bahkan di Inggris telah menjadikan London sebagai pusat keuangan syariah di barat. Di Korea itu juga memproduksi utamanya kosmetik halal, bahkan di China sudah berkembang lagi. Di Jepang dan juga negara-negara barat, pemotongan halal dilakukan di Australia, di Brasil dan ekonomi syariah bahkan di Singapura itu sekarang menjadi pusat keuangan syariah," beber Ma'ruf.
2. Peran KDEKS
Ma'ruf kemudian menilai KDEKS bisa membuat ekonomi dan keuangan syariah memberikan nilai tambah secara nyata. Selain itu juga memperkukuh ketahanan ekonomi daerah dan membawa kemaslahatan lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
"Jika gaya hidup halal menjadi tren yang kian diminati masyarakat global, maka sepatutnya kita pun lebih giat lagi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat," kata dia.
Berbicara soal KDEKS Kalimantan Barat (Kalbar), Ma'ruf mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sudah semestinya sejalan dengan pengembangan potensi dan kekayaan sumber daya alam (SDA) di Kalbar seperti komoditas kelapa sawit, karet, kelapa, bauksit, dan hasil pertanian lainnya.
Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga juga menempatkan Kalbar sebagai beranda negara dan berpotensi besar di sektor perdagangan dan pariwisata lintas batas.
"Beragam potensi dan keunggulan daerah tersebut harus dikapitalisasi dan disinergikan dengan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Harapannya, ekonomi Kalimantan Barat kembali dapat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional," papar Ma'ruf.
3. Cara mempercepat eksekusi program kerja KDEKS Kalbar
Ma'ruf pun mengamanatkan sejumlah hal guna mempercepat eksekusi program kerja KDEKS Kalbar. Pertama, kata Ma'ruf, fokuskan pengembangan pada sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah yang bercirikan kearifan lokal.
"Kembangkan pariwisata ramah muslim berbasis wisata alam, seperti desa wisata hutan bakau, maupun wisata budaya dan religi, seperti Istana Kadriah Pontianak, peninggalan sejarah kesultanan Pontianak," katanya.
Kemudian hilirisasi komoditas unggulan dalam koridor transformasi ekonomi hijau yang dilakukan Kalbar. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tapi juga pasar produk halal di Malaysia dan Brunei Darussalam maupun negara tujuan ekspor potensial lainnya.
Menurut Ma'ruf, peluang kerja sama dengan negara tetangga juga patut dikembangkan guna peningkatan investasi dan pengembangan industri halal di Kalbar.
Kedua, tetapkan program quick wins yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
"Dorong percepatan sertifikasi halal di sektor hulu maupun sektor hilir, seperti pemenuhan target kewajiban sertifikasi halal sektor makanan dan minuman maupun produk/jasa sembelihan dan lain-lain. Tingkatkan produktivitas dana sosial syariah, zakat, wakaf, melalui digitalisasi, serta sinergikan penyalurannya ke lokasi sasaran program seperti program pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberantasan stunting di Kalbar," tutur Ma'ruf.
Ketiga, perkuat infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah di Kalbar melalui penguatan regulasi, perencanaan, dan kolaborasi multipihak.
"Peta jalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kiranya disusun untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan ekonomi syariah di Kalbar, serta mampu memberi kontribusi secara nasional. Integrasikan pula strategi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang," beber Ma'ruf.
