1 Tahun Prabowo, Wajah DPR Berubah dari Tunjangan Dihapus hingga Bentuk BAM
- Tunjangan rumah DPR dihapuskan
- Sejumlah komponen tunjangan dipangkas
- DPR bentuk Badan Aspirasi Masyarakat
Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI banyak mengalami perubahan memasuki setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang jatuh pada Senin (20/10/2025). Wajah baru parlemen di Senayan kini tengah berupaya untuk lebih aspiratif.
Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji, parlemen akan berbenah dan mawas diri. DPR berupaya melakukan reformasi secara kelembagaan sesuai keinginan rakyat. Pimpinan fraksi di parlemen telah sepakat untuk mengevaluasi kinerja dan lebih terbuka terhadap aspiratif.
“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” kata Puan kepada wartawan pada Kamis, 4 September 2025.
Reformasi kelembagaan ini tak serta-merta dilakukan DPR. Namun, komitmen ini berangkat dari gelombang kritik masyarakat dalam demo besar-besaran selama 25-31 Agustus 2025. Kemarahan publik ini ditengarai oleh pernyataan sejumlah anggota DPR yang dinilai melukai hati rakyat.
Sejumlah perubahan telah dilakukan DPR, mulai dari tunjangan yang disunat hingga menghapus tunjangan perumahan. Ini semua bagian dari menjawab tuntutan rakyat dalam demo besar-besaran di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia pada akhir Agustus 2025.
1. Tunjangan rumah DPR dihapuskan
Anggota DPR RI periode 2024-2025 sempat mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta. Pada periode ini, anggota DPR tidak lagi mendapatkan rumah jabatan seperti periode sebelumnya. Sebagai gantinya, anggota parlemen mendapatkan jatah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta setiap bulan.
Tunjangan rumah inilah yang membuat jumlah pendapatan anggota DPR naik signifikan setiap bulannya. Dengan demikian, total gaji anggota DPR bisa lebih dari Rp100 juta setiap bulannya. Hal ini mengacu dari total gaji sebesar Rp70 juta, ditambah tunjangan perumahan Rp50 juta.
Meski begitu, gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan. Penentuan gaji DPR masih berlandaskan pada Surat Edaran (SE) Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
Adapun gaji pokok anggota DPR mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2000. Dalam beleid itu diatur bahwa gaji pokok anggota DPR RI sebesar Rp4.200.000,00.
Dalam jumpa pers pada Jumat (5/9/2025) di Kompleks Parlemen, pimpinan DPR menghentikan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta tersebut. Hal ini menyikapi tuntutan 17+8. Dengan demikian, total gaji yang diterima anggota DPR RI periode 2024-2029 menjadi Rp65.595.730.
2. Sejumlah komponen tunjangan dipangkas
Menindaklanjuti adanya gelombang protes besar-besaran pada akhir Agustus 2025, DPR sepakat memangkas sejumlah komponen tunjangan dan fasilitas bagi anggota parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada Kamis (4/9/2025). Komponen tunjangan tersebut terdiri dari biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
"DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi," kata Dasco dalam jumpa pers hari itu.
3. DPR bentuk Badan Aspirasi Masyarakat
DPR RI menyepakati tambahan alat kelengkapan dewan (AKD) baru, yakni Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) dalam rapat paripurna pada Selasa 15 Oktober 2024.
Puan menyebut, BAM ditujukan untuk menelaah aspirasi yang masuk ke DPR. Puan ingin DPR bisa melaksanakan program yang menyertakan partisipasi masyarakat secara langsung.
"Tugas Badan Aspirasi Masyarakat adalah satu, menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Dua, menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat," kata Puan dalam rapat tersebut.
Akhir-akhir ini, pimpinan DPR sering menggelar audiensi bersama rakyat. Sejak tragedi Agustus 2025, pimpinan DPR telah menerima audiensi sejumlah komunitas ojek online (ojol) hingga alumni santri Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Itu semua dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat ke rumah rakyat.
4. Gedung DPR kini dijaga ketat TNI
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa (16/9/2025) menyatakan, Gedung DPR RI sebagai salah satu simbol kedaulatan negara akan dijaga oleh TNI. Hal ini menyikapi gelombang protes besar-besaran pada 25-31 Agustus 2025.
Meski situasi sekarang sudah kondusif, TNI masih bermarkas di DPR untuk menjaga Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI," kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kendati, Sjafrie mengatakan, aparat TNI yang bertugas di lapangan tidak perlu melakukan penindakan. Prajurit TNI harus menyampaikan dengan gaya komunikasi yang baik.
"Ya, tidak perlu ada penindakan, yang penting komunikasi ya. Kita punya satu sistem komunikasi sosial, pembinaan teritorial ini akan kita kerjakan," kata Sjafrie.
Sjafrie juga menambahkan, penjagaan TNI ini dilakukan agar masyarakat tetap bisa bekerja dengan baik. "Supaya rakyat bisa aman dan nyaman bekerja," ujar dia.
