2 Kader Terkena OTT KPK, Politisi Gerindra: Sudah Diingatkan Prabowo
- Prabowo mengingatkan kader Gerindra terkait korupsi. Bahtra menegaskan kasus OTT kader Gerindra adalah urusan pribadi, partai tidak tahu menahu.
- Partai Gerindra melakukan pembinaan agar kader bekerja untuk rakyat. Pengawasan Kemendagri dilakukan maksimal.
- Komisi II DPR RI memantau kepala daerah untuk akuntabilitas dan transparansi. Bahtra meminta Kemendagri terus melakukan pengawasan.
- KPK OTT Bupati Sadewo dan Wali Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi tersangka suap proyek dan dana CSR setelah OTT.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menanggapi dua kader partai Gerindra terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Pati Sadewo dan Wali Kota Madiun Maidi yang merupakan kader Partai Gerindra ditangkap KPK pada Senin (19/1/2026).
Bahtra menegaskan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah berkali-kali mengingatkan semua kadernya agar bekerja sepenuh hati buat rakyat.
"Jadi terus bekerja untuk masyarakat. Itu aja pesan Pak Prabowo kan harus kepala-kepala daerah Gerindra harus bekerja untuk rakyatlah," kata Bahtra kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Selasa (20/1/2026).
1. Prabowo berkali-kali mengingatkan kader Gerindra terkait korupsi
Bahtra menegaskan, kasus yang menjerat dua kepala daerah tersebut murni urusan pribadi mereka. Ia memastikan, Gerindra tak tahu menahu atas perbuatan kedua kader itu hingga harus berurusan dengan hukum.
Menurut dia, Partai Gerindra juga telah gencar melakukan pembinaan-pembinaan bagi seluruh kepala daerah dari partai berlambang burung garuda itu.
"Ya itu kan personal pribadi ya. Dan kami di Partai Gerindra kan terus melakukan pembinaan buat kader-kader agar setiap kader itu untuk terus bekerja untuk rakyat," kata Bahtra.
2. Pengawasan Kemendagri dilakukan maksimal
Dia juga mengatakan, pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tehadap seluruh kepala daerah telah berjalan secara maksimal. Komisi II DPR RI juga berkali-kali memantau dan mengawasi para kepala daerah untuk mematuhi akuntanbilitas dan transparansi.
"Selama ini kan berjalan maksimal ya, apa namanya pengawasan dari Kemendagri. Kita terus minta Kemendagri juga untuk terus melakukan pengawasan," kata Bahtra.
3. KPK OTT Bupati Sudewo dan Wali Kota Madiun
Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dugaan suap proyek dan dana CSR seusai terjaring OTT. Selain Maidi, dalam kasus ini, KPK membawa delapan pihak lain untuk dimintai keterangan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK telah melakukan gelar perkara dan diputuskan naik ke tahap penyidikan.
"Dalam ekspose tersebut juga sudah menetapkan status hukum para pihak yang diamankan, dalam waktu 1x24 jam," ujar Budi, Selasa (20/1/2026).
KPK juga menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan. Sudewo ditangkap karena dugaan jual beli jabatan.
