Ada 60 Ribu Mahasiswa PTS di Papua, Hanya 27 Ribu yang Masih Aktif
- Kemendikti Saintek hadirkan program studi relevan dengan kekayaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat Papua
- Rekomendasi rapat kerja Kemendikti Saintek dengan kepala daerah di Papua mencakup percepatan pembukaan program studi, penguatan pendanaan, dan peningkatan kapasitas dosen di wilayah 3T
- Kampus negeri penting untuk membuka prodi unggulan dan mendorong peningkatan SDM lokal di Papua
Jakarta, IDN Times -Tantangan pendidikan tinggi di Tanah Papua terjadi, salah satunya karena keterbatasan ekonomi mahasiswa. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Suriel Semuel Mofu, mengatakan dari sekitar 60 ribu mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS), hanya 27 ribu yang aktif kuliah, dan sisanya terpaksa berhenti karena alasan biaya.
Mofu juga menyebutkan pemerintah pusat telah mengalokasikan beasiswa setiap tahunnya. Namun, perlu juga dukungan pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah program beasiswa tersebut, agar lebih banyak lagi anak Papua yang bisa mengenyam pendidikan yang layak.
“Kami mengusulkan agar Pemda juga bisa membuat program KIP Daerah,” kata dia saat Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XIV Tahun 2025 bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, dikutip Senin (7/7/2025).
1. Penting hadirkan program studi relevan dengan kekayaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat Papua
Dalam kesempatan itu, Brian mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil rekomendasi rapat secara konkret. Dia menyoroti pentingnya menghadirkan program studi yang relevan dengan kekayaan sumber daya dan kebutuhan masyarakat Papua.
“Pak Gubernur, sebelum membuka PTN (Perguruan Tinggi Negeri), supaya cepat, PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) saja, tahun depan sudah bisa langsung rekrut untuk prodi-prodi yang tidak ada di PTS-nya,” ujarnya.
Brian juga mengakui kementerian siap menunjuk kampus-kampus besar seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) mendampingi pelaksanaan program studi baru tersebut. Selain itu, komitmen tersebut juga diperkuat dengan pendekatan berbasis kemitraan yang ditawarkan kementerian kepada kepala daerah.
Brian mengajak pemda untuk berani mengalokasikan beasiswa daerah tanpa ragu, karena kementerian siap mendukung dan memfasilitasi. Upaya bersama ini tidak hanya soal angka partisipasi kasar, tetapi juga soal keadilan dan kesetaraan akses bagi seluruh anak bangsa, khususnya di tanah Papua.
2. Lima poin rekomendasi hasil rapat kerja Kemendikti Saintek
Rekomendasi utama yang disampaikan dalam rapat tersebut mencakup lima poin. Pertama, percepatan pembukaan program studi berbasis potensi daerah seperti pertambangan, energi, dan kemaritiman.
Kedua, penguatan pendanaan pendidikan tinggi melalui skema gotong-royong antara pusat dan daerah. Ketiga, pendirian kampus negeri atau PSDKU di wilayah yang belum terjangkau PTS maupun PTN.
Keempat, peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui kemitraan dengan perguruan tinggi unggulan nasional. Kelima, sinkronisasi data dan pemetaan kebutuhan pendidikan tinggi berbasis wilayah adat dan konteks lokal.
3. Hadirnya kampus negeri juga sangat penting untuk membuka prodi-prodi unggulan
Pada kesempatan sama, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan dukungan penuh atas komitmen Kemendikti Saintek dalam memperluas akses pendidikan tinggi di tanah Papua.
Menurut Elisa, kehadiran kampus negeri juga sangat penting untuk membuka prodi-prodi unggulan dan mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal. Dia juga menyebut sebagian infrastruktur dan lahan telah tersedia, termasuk gedung, sarana prasarana, serta staf.
“Kami siap berkolaborasi dengan ITB, UI, IPB, dan universitas lain agar proses pendiriannya bisa dipercepat," katanya.
