60 Siswa dari 10 Sekolah di Jakarta Alami Keracunan MBG
- Tidak memerlukan penanganan medis
- Bakteri jadi penyabab utama
- SOP distribusi tidak dijalankan secara maksimal
Jakarta, IDN Times – Kasus keracunan akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kini mencuat di DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI mencatat 60 siswa dari 10 sekolah mengalami keracunan MBG, dengan gejala mulai dari mual hingga muntah.
Hasil uji laboratorium mengindikasikan bakteri sebagai penyebab utama, sementara pengawasan distribusi makanan dinilai belum sepenuhnya sesuai prosedur.
"Sesuai dengan yang disampaikan Pak Menkes kemarin, memang sebagian besar penyebabnya adalah bakteri," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, Sabtu (4/10/2025), dilansir ANTARA.
1. Tidak memerlukan penanganan medis dengan peralatan kesehatan
Dinkes DKI Jakarta menegaskan sebagian besar kasus tidak memerlukan penanganan medis dengan peralatan kesehatan.
"Kejadian, kalau di Jakarta ada di 10 lokasi, tetapi sebenarnya siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan tidak terlalu banyak. Ada Sekitar 60-an dari seluruh lokasi," kata Ani.
2. Bakteri jadi penyebab utama
Hasil laboratorium menunjukkan sebagian besar keracunan disebabkan oleh bakteri. Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut temuan ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan yang sebelumnya mengungkapkan bakteri sebagai faktor utama pemicu keracunan makanan.
Salah satu kasus menonjol terjadi di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, di mana 20 siswa mengalami mual, pusing, dan muntah.
3. SOP distribusi tidak dijalankan secara maksimal
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI menemukan ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan SOP distribusi sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal SOP sudah tersedia dan jelas, namun pelaksanaannya di lapangan masih lemah. Untuk mencegah kasus serupa, Dinas KPKP kini melakukan pemeriksaan laboratorium dua kali seminggu di setiap kota administratif.
“Sebenarnya kalau SOP sudah ada dari BGN, sudah jelas. Tetapi ketika kita melakukan monitoring, ternyata SOP tersebut kurang dilaksanakan dengan baik," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok, Jumat (3/10/2025), dilansir ANTARA.
