Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Ada Dugaan Jabatan Transaksional KPU-Bawaslu Daerah, DPR Tegur DKPP

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas rancangan PKPU dan Perbawaslu pada Senin, 29 Mei 2023 (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal adanya isu transaksional jabatan jajaran KPUD dan Bawaslu Daerah.

Hak tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

1. Komisi II DPR mendapat berbagai informasi soal isu KPU dan Bawaslu

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas rancangan PKPU dan Perbawaslu pada Senin, 29 Mei 2023 (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, isu yang didapat sebenarnya beragam soal perekrutan jajaran KPUD dan Bawaslu Daerah. Dia mengaku berusaha tidak mempercayai kabar tersebut, namun ia khawatir jika tidak diingatkan fenomena buruk semacam ini, bisa terjadi terus-menerus.

"Saya mendapatkan banyak informasi dan rumor. Ini terkait dengan rekrutmen komisioner, baik KPU maupun Bawaslu di kabupaten/kota maupun provinsi. Isunya macam-macam, saya berusaha itu tidak percaya, tetapi saya mau ingatkan kepada KPU RI dan Bawaslu RI, hati-hati. Saya berusaha tidak percaya, tapi kalau tidak diingatkan rasanya malah makin terus-menerus itu terjadi," ucap dia.

2. Bangsa Indonesia tak akan maafkan jika ada jabatan di daerah yang transaksional

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bertemu dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Doli lantas menyebut, Bangsa Indonesia tidak akan memaafkan jika isu tersebut benar dilakukan oleh jajaran KPU maupun Bawaslu di tingkat pusat.

"Tapi kalau pilihan saudara-saudara (komisioner KPU dan Bawaslu rekrut jajaran di daerah) karena adanya transaksional, saya kira bangsa ini tak akan maafkan saudara-saudara sekalian," tutur dia.

3. DKPP diminta cermati isu-isu dugaan pelanggaran kode etik

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Karena itu, Komisi II mengingatkan kepada DKPP agar mencermati setiap isu yang beredar soal penyelanggaraan Pemilu 2024. Bukan tidak mungkin dari kabar tersebut ditemukan adanya pelanggaran kode etik.

Doli menegaskan, Komisi II DPR sebagai pihak yang membidangi dan bertanggung jawab atas kualitas pemilu di Indonesia, terbuka atas segala masukan.

"Jadi saya mau ingatkan, terutama DKPP, ini harus kita cermati. Ini forum terbuka dan ada live streaming, kalau ada orang-orang yang merasa melihat kejadian-kejadian itu," ungkap dia.

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Rochmanudin Wijaya
EditorRochmanudin Wijaya
Follow Us