AHY: Oposisi Harus Konstruktif Bukan Memecah Belah Bangsa
- AHY menegaskan oposisi harus memberi kritik konstruktif demi kepentingan bangsa, bukan memecah belah, serta mendukung program pemerintah yang berpihak pada rakyat.
- Demokrat berkomitmen menjaga semangat check and balances di era Presiden Prabowo agar kebijakan tetap adil dan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik.
- PDIP menegaskan perannya sebagai penyeimbang, mendukung kebijakan pro-rakyat sekaligus mengkritik secara objektif untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif hingga 2029.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan partai politik yang berkoalisi dengan pemenang pemilu harus bertanggung jawab mendukung semua program pemerintah agar dapat terealisasi untuk kepentingan rakyat. Sebaliknya, partai oposisi harus mampu memberikan kritik konstruktif, bukan memecah belah bangsa.
Pernyataan ini disampaikan AHY menyikapi politik dua kaki ala PDIP yang disinggung oleh elite PKB. Tudingan ini muncul setelah ada dugaan kader PDIP ikut turun gunung dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026).
"Ketika menjadi oposisi, tugasnya memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif serta menghadirkan solusi, bukan memecah belah bangsa dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah," kata AHY di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026).
1. AHY bicara pengalaman Demokrat sebagai oposisi dan pemenang pemilu
AHY mengatakan, pengalaman Demokrat sudah lengkap dalam politik nasional. Demokrat pernah menjadi partai pemenang pemilu selama dua periode dan partai oposisi dalam rentang waktu yang sama pada pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Demokrat menghormati sikap politik masing-masing partai. Kendati demikian, AHY mengajak semua pihak untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan.
"Politik memang dinamis dan kadang menghangat. Tetapi mari kita sadari bahwa saat ini masih tahun 2026 dan menuju 2029 masih cukup lama," kata Menko Infrastruktur dan Kewilayahan tersebut.
2. Check and balances tetap dibutuhkan di ruang demokrasi
AHY mengatakan, proses checks and balances dalam demokrasi menjadi bagian penting dari sebuah demokrasi, apa pun pilihan politik dan rezim hasil pemilu. Ia pun berpesan, agar Fraksi Demokrat di parlemen tetap menjaga semangat positif untuk menjaga stabilitas nasional selama kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini.
Dia mengatakan, Demokrat bersama Presiden Prabowo Subianto ingin terus mengawal agar program-program dan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. Kemudian, ekonomi tumbuh dengan berkeadilan, dan berbagai agenda besar lainnya bisa terealisasi dengan baik.
"Demokrat akan terus memberikan masukan terbaik yang berasal dari aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan semangat itu dapat terus kita jaga dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia," kata AHY.
3. PDIP jelaskan perbedaan partai oposisi dan penyeimbang
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyatakan, PDIP mendukung seluruh kebijakan Prabowo yang pro-rakyat, sekaligus mengkritik secara konstruktif jika kebijakan dinilai tidak sesuai kepentingan rakyat.
Menurut Said, posisi penyeimbang berbeda dengan oposisi yang cenderung menyoroti kelemahan pemerintah untuk memperoleh keuntungan politik. Ia menilai kritik dan masukan objektif justru diperlukan agar pemerintahan berjalan baik hingga 2029.
"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden," kata Said Abdullah kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
