Aktivis dan Warga Protes IKN saat HUT RI: Proyek Ugal-ugalan
Jakarta, IDN Times - Puluhan warga dari berbagai desa serta aktivis dari Greenpeace menggelar upacara bendera dan membentangkan kain merah berukuran besar bertuliskan "Indonesia is not for sale, Merdeka!" di Jembatan Pulau Balang.
Aksi ini diikuti parade perahu kayu yang membawa spanduk dengan pesan-pesan kritis seperti "Selamatkan Teluk Balikpapan" dan "Tanah untuk Rakyat."
Gerakan ini nampak berbeda dari perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang meriah di Ibu Kota Nusantara (IKN), warga Penajam Paser Utara dan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi untuk menyuarakan keresahan terkait kerusakan lingkungan dan pelemahan demokrasi.
Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan, pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemerdekaan.
Menurutnya, proyek IKN tidak hanya mengabaikan hak masyarakat adat tetapi juga memberikan peluang besar bagi oligarki untuk menguasai lahan hingga 190 tahun.
“Permintaan maaf Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin tidak ada artinya setelah satu dekade pemerintahannya membawa Indonesia makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Di akhir masa jabatannya Jokowi mewariskan berbagai masalah ketidakadilan. IKN yang dia banggakan nyatanya merupakan proyek serampangan dan ugal-ugalan yang merampas hak-hak masyarakat adat dan lokal, tapi memberikan karpet merah untuk oligarki," kata dia dalam keterangan persnya, Sabtu (17/8/2024)
1. Sisa hutan alam Kalimantan yang jadi catatan
Dia menjelaskan, sebelum IKN dibangun, Pulau Kalimantan sudah mengalami deforestasi masif yang didorong kolusi antara pemerintah dan industri sawit serta bubur kertas.
Data Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN telah hilang dalam lima tahun terakhir, dan hanya tersisa 31.364 hektare tutupan hutan alam.
2. Pembangunan IKN korbankan keanekaragaman hayati
Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin Fen mengkritik pembangunan IKN yang dianggap mengorbankan keanekaragaman hayati di Teluk Balikpapan, termasuk habitat fauna seperti orangutan, bekantan, dan pesut. Proyek ini, menurutnya, menandakan bahwa masyarakat pesisir belum merdeka dalam mengelola wilayahnya sendiri.
"Proyek pembangunan IKN juga melahirkan silent victims, seperti orangutan, bekantan, pesut, dan keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan, yang habitat dan eksistensinya terancam tapi mereka tak bisa bersuara,” katanya.
3. Kebijakan ini semakin menandakan masyarakat pesisir belum merdeka
Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Balikpapan, Mappaselle, mengungkapkan, pembangunan IKN semakin memperlihatkan ironi di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kebijakan yang diklaim sebagai kemajuan ini, justru mengorbankan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta habitat flora dan fauna yang kian rentan.
"Kebijakan ini semakin menandakan masyarakat pesisir belum merdeka dalam mengelola wilayah pesisir dan laut sendiri. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk habitat flora dan fauna di sekitarnya, kian rentan dikorbankan untuk pembangunan oligarki. Kebijakan ini menjadi ironi di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini,” kata dia.
