Rapat Paripurna DPR Digempur Hak Angket, NasDem Tak Bersuara

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 setelah pemilu 2024. Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Sebanyak tiga fraksi, yakni PDIP, PKS, dan PKB kompak mendorong hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 supaya digunakan DPR demi menjawab kecurigaan terhadap kecurangan pemilu. Namun, di tengah gempuran itu, tak ada suara NasDem yang menggema untuk menyuarakan hak angket kecurangan pemilu.

Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari mengungkapkan alasan partainya tidak menyampaikan interupsi hak angket kecurangan pemilu seperti PKS, PKB, dan PDIP. Namun, ia menegaskan sikap NasDem belum berubah terkait hak angket kecurangan pemilu.

"Kalau satu sudah mengangkat itu kenapa harus diulang lagi kan sudah jelas," ujar Taufik Basari, saat dihubungi, Selasa (5/3/2024).

Anggota Komisi III DPR itu menyampaikan, NasDem saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk hak angket.

Di samping itu, Taufik Basari mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan tandatangan dari anggotanya untuk pengajuan hak angket.

"Yaang paling pentingkan konkretnya. Soal interupsi (di DPR) kalau sudah ada yang mengutarakan, ya cukup gitu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan penggunaan hak angket kecurangan pemilu 2024 di parlemen wajib digunakan. Menurut dia, hak angket merupakan hak konstitusional DPR RI.

Dia juga mewajibkan fraksi Partai NasDem di DPR ikut serta dalam Hak Angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Paloh menilai, sangat disayangkan bila hak angket yang menjadi keistimewaan bagi DPR di parlemen tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata dia.