Anggota DPR Dukung Prabowo Buat Badan Karbon Atasi Perubahan Iklim
- Anggota DPR dukung pembentukan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK) oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Pembentukan badan ini diharapkan mampu mengurangi emisi karbon, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- Rencana pembentukan badan ini sejalan dengan komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa melalui strategi lingkungan yang berkelanjutan dan memanfaatkan teknologi blockchain.
Jakarta, IDN Times - Upaya Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim mendapat dukungan signifikan dari anggota DPR. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK) oleh Tim Ekonomi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, ini merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah global sambil menangani isu-isu lingkungan.
“Rencana pembentukan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK) oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah langkah strategis dalam mengantisipasi tantangan perubahan iklim dan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia yang kaya untuk meningkatkan daya saing global,” ujar Daniel dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).
1. Badan Karbon diharapkan bisa kurangi emisi
Daniel berharap, pembentukan badan ini diharapkan mampu mengurangi emisi karbon dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan lebih sehat.
“Dengan inisiatif ini, Indonesia berupaya tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan,” ucap dia.
Daniel juga menyadari tantangan yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam sektor kelapa sawit. Sektor ini, meskipun penting secara ekonomi, sering dikaitkan dengan deforestasi dan emisi karbon tinggi.
“Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk dalam sektor kelapa sawit, yang merupakan salah satu komoditas utama negara,” kata dia.
2. Pemerintah juga diharapkan bisa mengatur tata niaga karbon dan ekonomi hijau
Daniel berharap dengan adanya BPPPI-TNK, pemerintah dapat mengatur tata niaga karbon dan ekonomi hijau dengan lebih baik, sambil memastikan bahwa sektor pertanian kelapa sawit tetap berjalan sesuai standar internasional.
“Dengan adanya BPPPI-TNK, Indonesia dapat memperkenalkan sistem tata niaga karbon yang mendukung pertanian sawit berkelanjutan, yang memenuhi standar internasional untuk pengelolaan lingkungan,” kata dia.
3. Prabowo sempat ungkap rencana buat Badan Karbon
Sebelumnya, presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengungkapkan rencana untuk membentuk badan khusus yang akan menangani perubahan iklim dan tata niaga karbon sebagai bagian dari Asta Cita 8, dengan fokus pada ekonomi hijau. Rencana ini sejalan dengan komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa melalui strategi lingkungan yang berkelanjutan.
Ketua Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, juga telah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Burhanuddin menyatakan bahwa badan ini akan mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim secara berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi blockchain untuk mewujudkan kedaulatan karbon.
“Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 tahun 2021,” kata Burhanuddin.
