Anggota Komisi III: TNI Bisa Dilibatkan Jika Dibutuhkan di Mako Brimob
Jakarta, IDN Times - Kericuhan yang terjadi di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, pada Selasa (8/5) malam, menewaskan lima anggota Brimob dan seorang tahanan teroris. Kejadian ini disayangkan anggota Komisi III DPR.
1. Tindak pidana terorisme bukan kriminal biasa
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, seharusnya dalam urusan SDM, anggota Brimob lebih terlatih. Namun, kata dia, tahanan terorisme juga bukanlah kriminal biasa.
Masinton mengungkapkan, kebanyakan tahanan terorisme adalah orang-orang yang sudah terlatih. Sehingga, dalam hal penanganan tentu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi.
“Ini kan bukan kriminal biasa ya, narapidana teroris ini kan orang-orang terlatih. Tentu tingkat kesulitan dan penanganannya harus ekstra hati-hati, dan penangannya harus dengan cara yang luar biasa. Karena ini kejahatan luar biasa,” kata Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/5).
2. Kepolisian Indonesia lebih terlatih dibanding tahanan teroris
Pasukan Brimob, menurut Masinton, adalah pasukan terlatih, walaupun harus menghadapi tahanan yang tindak kriminalnya juga terlatih. Namun, ia mengimbau agar masyarakat tetap percaya kepada Polri untuk mengatasi hal ini.
“Kita tunggu saja kerja Kepolisian, dan kita yakin Kepolisian kita jauh lebih terlatih dan jauh lebih hebat dibanding narapidana teroris,” ucap dia.
3. Ricuhnya Mako Brimob bukan ranah TNI
Meski dalam RUU Terorisme sepakat melibatkan TNI di dalamnya, namun kata Masinton, insiden kerusahan di Mako Brimob tidak perlu melibatkan TNI. Karena memang kejadiannya di Mako Brimob dan menjadi otoritas Polri.
“Ini kan peristiwanya dalam tahanan, dan ini otoritasnya Brimob, dalam hal ini Polri. Ya kita percayakan pada Kepolisian,” tutur politikus PDIP itu.
4. TNI bisa membantu jika dibutuhkan
Walau kejadiannya di ranah Polri, kata Masinton, apabila memang membutuhkan bantuan TNI, tidak ada masalah jika Polri menarik bantuan dari TNI. Karena terorisme bukan hanya persoalan Kepolisian, melainkan persoalan bangsa.
“Maka semua elemen dan institusi negara boleh ditugaskan untuk mem-back up tugas-tugas Kepolisian. Sifatnya membantu tugas-tugas Kepolisian,” ujar Masinton.
