Anies Usulkan Pemberian BLT Ditransfer agar Tidak Dikorupsi
Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengusulkan agar distribusi bantuan sosial atau bansos berupa uang tunai dilakukan dengan cara transfer. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya BLT (Bantuan Langsung Tunai) dikorupsi.
Pernyataan itu disampaikan Anies merespons pertanyaan dari capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, terkait usulan untuk memperbaiki tata kelola distribusi bansos.
"Yang dibutuhkan juga, Pak Ganjar, yaitu kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu harus (diberikan) dalam bentuk cash transfer. Dengan begitu, bisa mengurangi korupsi. Dengan memberikan dalam bentuk cash, maka dananya bisa digunakan sesuai kebutuhan," ujar Anies dalam debat capres-cawapres pamungkas di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Dalam debat pamungkas itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu seolah menyindir aksi Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang turun langsung dan membagikan bansos ke warga jelang Pemilu 2024. Menurut Anies, pemberian bansos harus disesuaikan dengan kebutuhan si penerima, bukan demi kebutuhan si pemberi.
"Kalau penerima membutuhkan (bansos) di bulan ini ya (bansos) diberikan bulan ini. Tidak usah dirapel. Itu lah yang disebut bansos yang diberikan tanpa pamrih," kata dia.
Anies menyindir kebijakan pemberian bansos era pemerintahan Presiden Jokowi yang harus diberikan per bulan Rp200 ribu, tiba-tiba dirapel dan dikucurkan Rp600 ribu pada Februari 2024. Momen tersebut bertepatan dengan masa menjelang hari pemungutan suara.
Anies sendiri menjanjikan bakal melanjutkan kebijakan pemberian bansos lewat bansos plus. Perbedaan bansos era Jokowi dan kepemimpinannya nanti, yaitu nominalnya akan ditingkatkan dan menjanjikan perbaikan data penerima bansos.
"Yang masih miskin dan belum dimasukan maka akan dimasukan (ke dalam daftar penerima). Lalu, mereka juga diberikan pelatihan sehingga pelan-pelan bisa hidup mandiri dan sejahtera," tutur Anies.
