Azis Subekti: Kepercayaan Publik Ujian Terbesar Pemerintahan Prabowo
- Kepercayaan publik menjadi tantangan utama pemerintah pada 2026
- Kepercayaan merupakan jembatan penting antara pemerintah pusat dan daerah
- Indonesia memilih jalan membangun kemandirian pelan-pelan sambil menjaga stabilitas
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai kepercayaan publik menjadi tantangan utama pemerintah pada 2026. Menurutnya, kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, pusat dan daerah, serta antarkelompok politik adalah modal paling mahal untuk menjaga arah bangsa.
"Memasuki awal tahun 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sesungguhnya tidak sedang kekurangan agenda, program, atau sumber daya. Yang paling menentukan justru sesuatu yang sering tak tertulis dalam dokumen negara, tetapi selalu menjadi penentu arah sejarah ialah saling percaya," kata dia dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
1. Kebijakan yang tepat mudah runtuh jika dijalankan penuh kecurigaan
Azis mengingatkan, sejarah banyak bangsa menunjukkan satu pelajaran penting. Kebijakan yang tepat dapat runtuh bila dijalankan dalam iklim saling curiga. Sebaliknya, kebijakan yang berat dan tidak populer justru bisa bertahan bila dilaksanakan dalam suasana saling percaya.
"Di titik inilah Indonesia hari ini sedang diuji," tuturnya.
Ia menilai arah besar pemerintahan saat ini relatif terang. Negara kembali hadir kuat dalam urusan strategis seperti pangan, energi, industri, pertahanan, dan stabilitas ekonomi. Langkah ini dinilai bukan reaktif, melainkan kesadaran bahwa dunia tengah bergerak ke fase yang tidak ramah bagi negara yang rapuh secara internal. Ketergantungan berlebihan pada pihak luar, pasar global, atau janji stabilitas semu disebut sebagai jalan cepat menuju krisis.
"Indonesia memilih jalan yang lebih berat yakni membangun kemandirian pelan-pelan, sambil menjaga stabilitas," ujar Azis menjelaskan.
2. Kepercayaan jadi jembatan penting pemerintah pusat dan daerah
Azis menegaskan, kepercayaan merupakan jembatan utama antara pemerintah pusat dan daerah. Negara besar, kata dia, tidak dibangun hanya dari istana, tetapi dari ribuan keputusan di kabupaten, kota, dan desa.
"Ketika pusat percaya pada daerah, dan daerah merasa dipercaya untuk mengeksekusi kebijakan dengan bertanggung jawab, maka konsistensi arah nasional akan terjaga. Sebaliknya, jika hubungan ini dipenuhi prasangka, kebijakan terbaik pun akan tersendat di lapangan," tuturnya.
Hal yang sama berlaku dalam relasi antarkelompok politik. Demokrasi bukan sekadar menang atau kalah, melainkan kemampuan menjaga agenda bersama setelah kontestasi usai. Negara besar membutuhkan kesepakatan minimum tentang stabilitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
3. Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seorang presiden dan jajaran kabinet
Azis menekankan, Indonesia memang tidak sedang menempuh jalan mudah. Namun, jalur yang ditempuh dinilainya masuk akal secara sejarah. Karena itu, diperlukan kebijakan yang konsisten, kepemimpinan tegas, dan kepercayaan publik yang terjaga. Ia mengingatkan agar semua pihak menghindari sinisme kolektif.
"Pada akhirnya, arah besar Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seorang presiden, satu kabinet, atau satu periode pemerintahan. Ia ditentukan oleh kemampuan kita menjaga kepercayaan sebagai energi kebangsaan. Selama pemerintah menjaga arah dengan konsisten dan adil, dan selama rakyat memberi ruang kepercayaan yang rasional dan kritis, Indonesia memiliki peluang nyata untuk tumbuh menjadi negara besar yakni stabil secara politik, mandiri secara ekonomi, dan mampu menyejahterakan rakyatnya dengan martabat," imbuh dia.
