BEM SI: Jokowi Tak Mempedulikan Lagi Nama Baik Presiden
Jakarta, IDN Times - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di sekitar Istana, Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2024).
Dalam aksinya, Koordinator Pusat BEM SI, Hilmi Ash Shidiqi, menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo merupakan presiden yang layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi yang paling kejam di Indonesia.
"Perlakuan Jokowi memang nampak seperti orang Jawa yang penuh unggah-ungguh dan berkarisma, piawai pribadinya khas orang Jawa pada umumnya. Namun, watak asli Jokowi begitu jahat, bahkan sampai tak mempedulikan lagi nama baik sebagai presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi kepala negara," kata dia, di lokasi.
Hilmi menyampaikan ada sejumlah masalah yang muncul akibat pemerintahan Jokowi. "Kita semua tentu masih teringat, Jokowi pernah berjanji akan merevisi Undang-Undang ITE (Informatika dan Transaksi Elektronik), namun berbohong, justru jajarannya yang menggunakan UU ITE untuk menggugat aktivis demokrasi," ucapnya.
Selain itu, Hilmi mengkritisi upaya Jokowi mengubah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini membuat pemberantasan korupsi semakin mundur, bahkan kini Ketua KPK menjadi tersangka. Subtansi perubahan UU Kesehatan juga dinilai carut-marut, banyak lembaga profesi kesehatan tak dilibatkan dalam penyusunannya.
Selain itu, Hilmi juga mengkritisi pernyataan Jokowi yang awalnya menuturkan tak akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Namun sayangnya pernyataan itu tidak benar, nyatanya
hasrat Jokowi dalam berkuasa mendorong dirinya cawe-cawe.
"Jokowi menyampaikan akan menjaga netralitas dalam pemilu tapi dusta, Jokowi justru menyampaikan tidak akan bersikap netral, dan yang paling penting janji Jokowi menjaga demokrasi adalah munafik, kini demokrasi hancur di akhir periode jabatanya demi kerakusan kekuasaan semata," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengundang pemimpin redaksi (pemred) media massa dan konten kreator ke Istana Negara, pada Senin, 29 Mei 2023. Pemred TvOne, Karni Ilyas menyampaikan, dalam pertemuan itu Jokowi menegaskan mengenai cawe-cawe politiknya tidak melanggar undang-undang.
"Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe gak melanggar undang-undang," ujar Karni Ilyas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Januari lalu, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye pada tahun politik. Menurutnya, itu menjadi pilihan individu presiden.
"Semua itu peganganya aturan kalau aturan boleh silakan, kalau aturan boleh silakan kalau aturan tidak boleh tidak sudah jelas itu, jangan presiden tidak boleh (berkampanye), boleh berkampanye, boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," ujar Jokowi di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.
Jokowi mengatakan, presiden, menteri atau pejabat publik lainnya bisa berkampanye asalkan jangan menggunakan fasilitas negara.
Sementara, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, memastikan Presiden saat ini masih netral. Meutya sendiri menghadari acara saat Jokowi menyatakan hal tersebut di Pangkalan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Jokowi tak menjawab secara rinci saat ditanya awak media soal arah dukungan di Pemilu 2024. Dengan demikian, TKN Prabowo-Gibran meyakini Jokowi dalam statusnya sebagai Presiden masih netral.
