BEM UI bersama sejumlah kampus menggelar aksi di CFD Jakarta untuk menyuarakan aspirasi rakyat terhadap pemerintahan Prabowo, dengan format kreatif seperti poster dan spanduk interaktif.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi 12 Juni 2026 karena lima tuntutan mahasiswa belum direspons pemerintah, termasuk soal pemborosan APBN dan program Makan Bergizi Gratis.
BEM UI menyoroti pengerahan lebih dari 6.000 aparat saat aksi sebelumnya, menilai langkah itu berpotensi membenturkan mahasiswa dengan aparat dan menciptakan suasana intimidatif.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kembali turun ke jalan pada Minggu, 28 Juni 2026 di sepanjang Jalan Sudirman hingga Thamrin. Namun, format aksinya diubah dan bukan berupa unjuk rasa sambil menyuarakan tuntutan.

Mereka memanfaatkan momen hari bebas kendaraan (CFD) untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di dalam dokumentasi yang dibagikan oleh BEM UI, sejumlah anggota terlihat membawa poster dengan tulisan 'CFD Melawan.' Aspirasi juga disampaikan dalam bentuk kaos dengan tulisan menggelitik.

Beberapa tulisan yang ada di dalam kaos berwarna hitam antara lain:

Belanja makin berat, gaji tetap sekarat
Katanya latihan manager, ternyata latihan militer
Katanya perbaikan gizi ternyata lumbung korupsi

Ketua BEM UI Yatalathof Mas'hum Imawan mengatakan, aksi di momen CFD dilakukan bersama mahasiswa kampus lainnya antara lain Kepresma Universitas Trisakti, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Esa Unggul, BEM FTI UG, BPM Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan elemen gerakan masyarakat sipil.

"Kami hadir bukan untuk merusak aktivitas pagi hari masyarakat. Tetapi untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengisi ruang publik dengan sesuatu yang lebih bermakna dari sekedar lari pagi," ungkap Yatalathof kepada IDN Times melalui pesan pendek, Senin (29/6/2026).

BEM dari sejumlah kampus itu, kata Yatalathof, menyediakan wadah berupa spanduk yang dapat ditulis oleh masyarakat. Mereka bisa menyampaikan unek-uneknya tentang pemerintahan Prabowo.

1. Aksi di CFD merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa 12 Juni

Solidaritas mahasiswa lintas kampus yang menggelar Solidarity Campaign CFD pada Minggu, 28 Juni 2026. (Dokumentasi BEM UI)

Lebih lanjut, mahasiswa yang akrab disapa Athof itu mengakui aksi pada momen CFD merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa yang telah dilakukan pada Jumat, 12 Juni 2026. Namun, BEM UI mengemasnya dengan cara berbeda.

"Isu-isu yang kami perjuangkan tidak berubah, tuntutan kami tidak surut dan keberpihakan kami terhadap rakyat tak goyah. Kampanye yang dihadirkan variatif. Mulai dari mimbar bebas berupa ruang bicara terbuka untuk siapapun hingga instalasi publik yang menghadirkan pesan-pesan rakyat yang dipajang di jalanan," kata Ahtof.

Menilik dari dokumentasi yang dibagikan, antusiasme publik cukup tinggi ketika meninggalkan pesan bagi pemerintahan Prabowo. Pesan yang muncul mulai dari 'IHSG jeblok bukan karena gejolak global, gulingkan, revolusi hingga stop asbun (asal bunyi)'.

2. Tuntutan BEM UI dalam aksi 12 Juni belum ada yang diakomodir

Solidaritas mahasiswa lintas kampus yang menggelar Solidarity Campaign CFD pada Minggu, 28 Juni 2026. (Dokumentasi BEM UI)

Athof mengatakan, upaya memancing semangat publik jelang aksi demonstrasi jilid kedua sudah dimulai sejak Minggu, 21 Juni 2026. BEM UI mengunggah konten berjudul 'The Rebellion Begins' (Pemberontakan Dimulai).

"Konten itu (ditujukan) untuk publik untuk menunjukkan kalau kami akan bergerak kembali," ujar Athof.

Namun, Athof masih enggan membocorkan kapan aksi demo lanjutan bakal digelar. Dia hanya memberikan petunjuk aksi jilid II kemungkinan besar dilakukan pada Juli 2026.

Di sisi lain, Athof dan koleganya di BEM UI menilai, lima tuntutan yang disuarakan pada 12 Juni 2026 lalu tidak ada yang diakomodir oleh pemerintah. Itikad buruk itu, kata Athof, bahkan sudah ditunjukkan sejak mereka mulai beraksi. Upaya mereka menyampaikan aspirasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI) malah dihalang-halangi oleh aparat penegak hukum.

Athof mengaku mendengar janji pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi, belum ada tindak lanjut yang nyata dari evaluasi tersebut.

"Namun, kita kan gak bisa kasih cek kosong atau percaya begitu saja ke pemerintahan saat ini," kata dia.

Di dalam aksi dua minggu lalu, ada lima hal yang dituntut oleh BEM UI, yakni hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok, hentikan program MBG, hentikan militerisme di ranah sipil, dan pemerintah harus berhenti mengelak serta mengakui kondisi masyarakat yang sebenarnya.

3. Aksi demo mahasiswa UI direspons pengerahan personel keamanan dalam jumlah besar

Mahasiswa UI diadang TNI untuk bisa berunjuk rasa di Bunderan Hotel Indonesia (HI). (IDN Times/Santi Dewi)

Di dalam konten tersebut, BEM UI juga menyoroti jumlah personel aparat penegak hukum gabungan yang dikerahkan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa. Semula, jumlah personel gabungan yang dikerahkan mencapai sekitar 4 ribu orang. Kemudian, angka itu terus membesar menjadi 6.088 personel.

BEM UI menilai, pemerintah coba membenturkan mahasiswa dengan aparat penegak hukum. Apalagi dalam aksi pada Jumat (12/6/2026) itu, TNI diletakan di depan dan berhadapan langsung dengan mahasiswa.

"Mereka coba membenturkan kita semua. Satu rakyat dengan 6 aparat. Ini menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya merasa terancam?" ujar narator di video tersebut.

Athof pun menyadari banyak komentar yang menilai narasi membenturkan mahasiswa dengan aparat penegak hukum berlebihan. Namun kata dia, kondisi di lapangan begitu adanya. Dia menilai, aparat bukan bertujuan untuk melindungi mahasiswa.

"Kalau mereka mau melindungi, mengapa menempatkan 4 APH berbanding 1 (rakyat). Itu buat menjaga atau menakut-nakuti?" tanyanya.