Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Buntut Kasus Mario, Kemenkeu Diminta Reformasi Perpajakan Indonesia

Sosok MDS pelaku pengeroyokan anak pengurus GP Ansor (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta melakukan reformasi perpajakan imbas kasus penganiayaan oleh anak pejabat pajak, Mario Dandy Satrio. Mario adalah anak dari Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Wakil Sekretaris Jendral Partai Solidaritas Indonesia (Wasekjen PSI) Sigit Widodo sebelumnya mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang langsung mencopot Rafael dari jabatannya.

“PSI berharap momentum ini bisa digunakan oleh Kemenkeu untuk melakukan reformasi perpajakan Indonesia,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Jumat (24/2/2023).

1. PSI singgung anak pegawai pajak tak malu tampil mewah

Sosok MDS pelaku pengeroyokan anak pengurus GP Ansor (IDN Times/Amir Faisol)

Sigit menilai masyarakat yang patuh membayar pajak akan terluka dengan perilaku keluarga pegawai pajak yang tak malu tampil mewah di media sosial. Ditambah, Mario kerap kali menampilkan tindakannya yang melanggar hukum, seperti ugal-ugalan di jalan raya dengan motor gede (moge).

“Bayangkan, anak seorang pegawai pajak tidak malu tampil di media sosial tengah bermewah-mewah dan melanggar hukum dengan motor mahal, dan menggunakan mobil Rubicon untuk menculik dan menganiaya anak di bawah umur dengan sangat keji,” ujar Sigit. “Eh, ternyata Rubicon yang digunakan pakai plat nomor palsu dan mengemplang pajak sampai enam tahun.”

2. Kemenkeu diminta awasi tindak korupsi di perpajakan

Menkeu Sri Mulyani. ANTARA/Dokumentasi Humas Setkab.

Menurut pengamatan PSI, tingkat ketaatan masyarakat membayar pajak di Indonesia cukup tinggi, kendati tingkat kepercayaan pada sistem perpajakan di Indonesia masih rendah. Hal itu disebabkan masih ada tindak suap yang ditemukan di masyarakat.

Sigit berharap Kemenkeu bisa melakukan reformasi sehingga dapat menghilangkan celah yang memungkinkan pegawai pajak korupsi atau memperkaya diri sendiri.

“Pelaporan pajak harus dibuat tidak ruwet agar tidak ada lagi ruang untuk bermain-main. Kita bisa meniru Singapura yang pelaporan pajaknya hanya perlu satu lembar saja. Semakin sederhana, masyarakat semakin dipermudah dan pegawai pajak tidak punya celah untuk korupsi dan memperkaya diri. Apalagi kalau sudah kaya lalu keluarganya pamer kekayaan di media sosial. Ini menyakitkan hati rakyat,” kata Sigit.

3. Kasus Mario disorot DPR

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (29/11/2021). (IDN Time/Sachril Agustin)

Kasus penganiayaan terhadap anak pengurus pimpinan pusat GP Ansor, David, oleh Mario ini juga menjadi perhatian DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengaku kasus ini akan menjadi perhatian DPR sehingga proses hukum harus berjalan.

Arsul Sani meminta Polda Metro Jaya memberikan atensi terhadap kasus penganiayaan tersebut. Dia juga mengatakan pihaknya dari Komisi III akan mengawasi perkembangan hukum kasus penganiayaan itu.

“Pak Ka @Poldametrojaya_ mohon atensi kasus penganiayaan ini. Kami akan turut mengawasi proses hukum terhadap pelakunya dari Komisi III @DPR_RI Cc. Pak Kapolri @ListyoSigitP, Dir @pidum_bareskrim, @TMCPoldaMetro,” kata Arsul, dalam akun Twitternya @arsul_sani.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Melani Hermalia Putri
EditorMelani Hermalia Putri
Follow Us