Buruh Demo di Depan Gedung DPR, Bawa Lima Tuntutan Utama
- KSPSI soroti agenda reformasi Polri
- Buruh dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta, IDN Times - Serikat buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025) dengan membawa lima tuntutan utama kepada para wakil rakyat.
Lima tuntutan tersebut di antaranya mendukung Polri menegakkan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta menegakkan supremasi sipil.
“Lima tuntutan utama, yakni mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, mendukung Polri menegakkan hukum, serta menegakkan supremasi sipil,” Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, Senin (22/9/2025).
Andi mengatakan, aksi kali ini diikuti oleh massa buruh dari KSPSI dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal dan diikuti 10 ribu orang.
“Aksi besar buruh ini hanya diketahui di internal dua konfederasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan," kata dia.
1. KSPSI soroti agenda reformasi Polri
Andi Gani turut menyoroti agenda reformasi Polri. Dia mengatakan, KSPI dan KSPSI meminta agar reformasi yang akan dijalankan harus membuat lebih profesional, transparan, dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Dia pun menolak agenda terselubung di balik proses reformasi Polri. Misalnya, adanya upaya mengganti pucuk pimpunan Polri demi kepentingan kelompok tertentu.
"Karena soal pimpinan Polri merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak boleh di intervensi siapa pun," kata dia.
2. Buruh dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan, buruh mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto melanjutkan program yang berpihak kepada rakyat.
“Mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto untuk terus melaksanakan program-program yang berpihak kepada rakyat Indonesia,” kata dia.
3. Puan terima perwakilan buruh di DPR, minta kenaikan upah 2026
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menggelar audiensi bersama perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Audiensi digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Musantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Perwakilan KSPSI dipimpin langsung oleh Andi Gani Nena Wea sebagai Presiden KSPSI dan KSPI dipimpin oleh Sekjen KSPI, Ramidi.
Pada kesempatan itu, Andi Gani menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi bangsa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya terjadinya kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi besar-besaran pada 25-31 Agustus 2025. Namun, kata dia, selama ini buruh turun ke jalan tidak pernah melakukan kerusuhan hingga merusak fasilitas publik.
Dia mengatakan, buruh akan terus mendukung penuh adanya supremasi sipil. Selain itu, buruh mendukung agar DPR RI tetap menjadi rumah rakyat yang mendengar aspirasi rakyat.
"Selama buruh turun tidak pernah ada kebakaran," ujar Andi Gani dalam audiensi tersebut.
Sementara itu, Sekjen KSPI, Ramidi, mengatakan, buruh juga meminta kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 antara 8,5-10,05 persen.
Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 yang memperhitungkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).
“Kami meminta pemerintah untuk menerbitkan upah minimum 8,5 sampai 10,5 untuk kenaikan upah minumum 2026,” kata dia dalam audiensi itu.
