Cak Imin: UMKM Tak Bisa Naik Kelas Tanpa KKN
Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, hadir di acara deklarasi Relawan Kaula Muda Nusantara (Rekan) AMIN, di Jakarta Selatan. Dalam acara itu, Cak Imin menyinggung sejumlah isu, salah satunya terkait dengan pelaku UMKM sulit naik kelas adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Ekonomi, 10 tahun terakhir, tidak ada UMKM yang gak tumbang, semuanya tidak ada yang naik kelas UMKM, dan saya belum pernah dengar dari teman-teman kawula muda, gak usah 10 lah, 5 enterprenuer yang mencorong tanpa KKN, tidak pernah, kalau mau maju pasti KKN dulu baru maju. Kita ingin ubah ini semua akibat apa? Ketertutupan sistem yang hanya memberikan akses terbatas kepada segelintir orang," ujar Cak Imin, Minggu (28/1/2024).
1. Cak Imin janji ada perubahan ekonomi tanpa pandang bulu
Dalam kesempatan itu, Cak Imin kemudian berjanji ada perubahan ekonomi tanpa pandang bulu. Dia mengatakan, jangan sampai Indonesia dikuasai oligarki.
"InsyaAllah perubahan yang ingin kita wujudkan adalah ekonomi yang memberikan peluang yang sama kepada seluruh pelaku ekonomi, tanpa pandang bulu, tidak ada yang namanya oligarki dan yang disebut sebagai penguasaan kelompok tertentu," kata dia.
2. Tak boleh pemain merangkap wasit
Imin mengatakan dalam visi, misinya bersama Anies Baswedan, tidak boleh seorang wasit merangkap menjadi pemain. Artinya, tak boleh pembuat aturan ikut sebagai pelaku usaha.
"Makannya saya sampaikan dalam visi, misi kami, tidak boleh pemain merangkap wasit. Tidak boleh pembuat aturan sekaligus pemain bisnis, yang boleh terjadi adalah semua aturan harus diposisikan dan dibicarakan secara terbuka dan pelaku usaha harus memiliki akses yang sama dalam upaya demokrasi memungkinkan aturan yang fair," ucap dia.
3. Cak Imin singgung tak boleh ada yang berlindung di balik ketiak opa
Lebih lanjut, Cak Imin kemudian membuat narasi menyindir agar tak boleh ada seseorang yang berlindung di balik ketiak opa. Mulanya, Cak Imin menyinggung mengenai sejumlah data, mulai dari dana administrasi otonomi daerah di era Presiden Abdurrahman Wahid dibuat berkesinambungan antara pemerintah daerah dan pusat.
"Hari ini semuanya serba sentralistik pusat, tanya bupati, wali kota, gubernur, semua serba sentralistik, anggaran disentralkan, APBN 80 persen di pusat 20 persen baru di daerah," ujar dia.
"Ini boleh kalau kementerian bantah, boleh, saya Wakil Ketua DPR juga tahu data, sama-sama tahu data. Soalnya yangdebat siapa, yang bantah orang lain. Ya kalau kamu yang debat sama saya, ya kamu yang harus bantah jangan minta tolong orang lain untuk membantah pendapat saya," imbuhnya.
