Cucun Protes MPR soal LCC Empat Pilar: Angkat Juri yang Benar
- Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Kalimantan Barat menuai polemik akibat perbedaan penilaian juri terhadap jawaban peserta yang dinilai sama.
- Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memprotes kesekjenan MPR agar menunjuk juri yang kredibel dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di ajang berikutnya.
- MPR RI menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara, sekaligus menyampaikan permohonan maaf terbuka dan berjanji mengevaluasi sistem penilaian dalam lomba tersebut.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengkritik kegiatan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat, yang menuai polemik setelah dewan juri menyalahkan jawaban peserta.
Cucun yang juga anggota MPR RI itu memprotes agar kesekjenan mengangkat juri yang kredible untuk LCC Empat Pilar MPR RI. Ia juga meminta agar polemik ini tidak terulang di acara LCC lain.
"Ya saya sikapi itu, jangan sampai terjadi ya, evaluasi di kesekjenan MPR ngangkat juri ya, masa jawaban sama nilainya beda," kata Cucun di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
"Pokoknya kita dari anggota MPR ini sampaikan protes juga kepada kesekjenan DPR ngangkat juri yang bener, gitu," sambungnya.
1. Pimpinan MPR minta maaf terkait polemik LCC Empat Pilar
Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ia akan mengevaluasi total kinerja dewan juri dan sistem perlombaan.
Akbar Supratman menyayangkan insiden tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan.
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).
2. MPR nonaktifkan dewan juri LCC Empat Pilar
Akibat peristiwa itu, MPR menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara dari kegiatan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026. Langkah ini diambil menyusul kegiatan LCC tingkat Kalimantan Barat setelah menuai polemik.
"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," demikian keterangan resmi MPR dari instagram resmi, Selasa (12/5/2026).
MPR menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai polemik.
"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," bunyi keterangan MPR tersebut.
3. Final lomba cerdas cermat empat pilar MPR tuai polemik imbas dewan juri
Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap jawaban yang dinilai sama. Dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara menanyakan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh Presiden. Namun, salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita, memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut. Pertanyaan yang sama kemudian kembali dibacakan dan dijawab Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan redaksi yang serupa, lalu Dyastasita memberikan nilai 10 dengan alasan inti jawaban sudah benar.
Keputusan itu langsung diprotes oleh Grup C karena merasa jawaban mereka sama dengan Grup B. Dyastasita menilai jawaban Grup C tidak menyebutkan DPD, sedangkan peserta Grup C bersikeras bahwa unsur tersebut sudah mereka sampaikan. Meski peserta kembali menegaskan bahwa mereka telah menyebut Dewan Perwakilan Daerah, Dyastasita tetap mempertahankan keputusan dewan juri dengan menyatakan bahwa juri tidak mendengar penyebutan DPD dalam jawaban awal.
Saat Grup C meminta agar penonton turut menilai apakah jawaban mereka benar atau tidak, dewan juri menolak dan menegaskan keputusan tetap berada di tangan juri. Juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, kemudian mengingatkan pentingnya artikulasi dalam menjawab pertanyaan. Menurutnya, apabila juri tidak mendengar jawaban dengan jelas, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai, sehingga peserta diminta lebih jelas dalam pengucapan saat menjawab.
