Daftar Kandidat Kuat Menteri Kabinet Prabowo, Ada Politikus PDIP

Sejumlah elite partai di kalangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masuk jajaran kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo juga sudah mulai memberikan jatah menteri untuk partai-partai yang tergabung dalam KIM, koalisi gemuk yang berhasil memenangkannya Pilpres 2024. 

Berdasarkan sumber IDN Times di kalangan elite KIM menyebutkan, Golkar dijatah sebanyak tujuh kursi menteri di kabinet Prabowo. 

Nama-nama menteri dari Golkar tersebut di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral), Meutya Hafid (Menteri Komunikasi dan Informatika), Maman Abdurrahman (Menteri Koperasi dan UMKM), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), Nusron Wahid (Menteri ATR/Kepala BPN), dan Wihaji. 

Sementara, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, menurut sumber, akan tetap masuk kabinet Prabowo tetapi memang belum masuk daftar terkuat menteri baru.   

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji berharap, partainya bisa mendapatkan jatah menteri di kabinet Prabowo lebih dari lima kursi menteri. Namun, dia mengatakan, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun jumlah menteri di kabinetnya.

"Saya berdoa lebih, tapi kan kita gak tahu Pak Prabowo maunya berapa, tapi doa saya mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara riil kepada masyarakat," kata Sarmuji.

Berikut daftar calon kuat menteri berdasarkan sumber IDN Times di kalangan elite KIM: 

Golkar

1. Bahlil Lahadalia
2. Meutya Hafid
3. Wihaji
4. Maman Abdurahman 
5. Agus Gumiwang Kartasasmita 
6. Nusron Wahid

Demokrat

1. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah)
2. Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky (Menteri Pekerjaan Umum)

PDIP

1. Budi Gunawan (Menko Polkam)
2. Abdullah Azwar Annas (Menpan RB)

Gerindra

1. Sjafrie Syamsuddin: Menteri Pertahanan Thomas Djiwandono: Menteri Keuangan dengan catatan bila Kementerian Keuangan dipisah dengan Kementerian Penerimaan Negara
2. Sugiono: Menteri Luar Negeri
3. Romo Muhammad Syafi'i: Menteri Haji dan Umroh 
4. Supratman Andi Agtas: Menteri Hukum dan HAM 

PAN

1. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Menko Perekonomian/Menteri Koordinator Gizi dan Pangan)
2. Waketum PAN Yandri Susanto (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
3. Waketum PAN Eddy Soeparno (Menteri Lingkungan Hidup)

PAN sendiri disebut akan mendapatkan jatah lima menteri, dua di antaranya merupakan kalangan profesional yang nantinya akan bergabung menjadi kader PAN. 

"Dua posisi lagi buat profesional yang bakal di PAN-kan salah satunya Menhub ambil dari Dirjen PLN Dudi dan Mendag dari profesional," demikian kata sumber IDN Times. 

Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut-sebut akan mendapatkan dua jatah menteri di kabinet Prabowo.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tetap akan diberikan kepada Tito Karnavian. Kemudian, Erick Thohir akan menduduki jabatan Menteri Koordinator Investasi dan Hilirisasi. 

Sementara sumber lainnya, Muliaman Hadad disebut-sebut dipercaya Prabowo sebagai Kepala Badan Dana Investasi Nasional Indonesia. Adapun, Kepala Badan Gizi Nasional masih akan dijabat Dadan Hindayana.

Sumber IDN Times juga menyebutkan ada sejumlah kementerian yang akan dipisah dan dilebur di kabinet baru Prabowo nanti. Jumlah kementerian akan mencapai 48, namun Prabowo masih terus mengkaji untuk memangkas jumlah kementerian tersebut. 

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan dipecah menjadi tiga nomenklatur, yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta Kementerian Kebudayaan. 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan dipecah. Kementerian Pariwisata bisa jadi akan dilebur dengan Kementerian Kebudayaan.

Ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang dipecah menjadi dua kementerian, bahkan akan dikoordinasikan Kementerian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. 

Tak hanya itu, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) akan dipisah menjadi Kementerian Politik dan Keamanan serta Kementerian Hukum dan Perundangan. 

Kemudian, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan dikuatkan menjadi Kementerian Tenaga Migran. Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan dikuatkan menjadi Kementerian Imigrasi. 

Di sisi lain, Prabowo juga disebut akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara, sebagai pecahan dari Kementerian Keuangan. 

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, mengatakan Kementerian Penerimaan Negara adalah pecahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di kabinet Prabowo.

Kementerian Penerimaan Negara mengambil sebagian tugas yang selama ini diemban Kemenkeu, yakni mengurus penerimaan pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Mudah-mudahan insyaallah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” kata Burhanuddin dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu, 25 September 2024.

Prabowo Subianto juga disebut akan mengusung zaken kabinet yang akan diisi kalangan profesional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, menteri yang berasal dari kalangan profesional bukan berarti harus dari non-partai.

Artinya, kata Muzani, orang tersebut merupakan orang profesional atau orang ahli yang menjadi bagian dari partai politik.

"Ya kan profesional kan tidak harus berarti non-partai. Artinya ada orang profesional orang ahli, tapi dia bagian dari partai," kata Muzani, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Menurut Muzani, ada orang-orang yang memang ahli di bidang tertentu, tetapi dia secara politik terafiliasi dalam partai politik, yang berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Artinya ada dia yang memang ahli dibidangnya, tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," kata Muzani.