Daftar Tuntutan Demo Ojol di Monas, Tolak Pemotongan Komisi 10 Persen
- Pengemudi ojol menolak pemotongan komisi 10 persen dan status pekerja tetap
- Empat tuntutan utama: menolak komisi 10 persen, menolak status karyawan tetap, mendorong diskusi dengan perwakilan mitra, menuntut payung hukum yang adil
- Perwakilan URC diterima di Istana dan pemerintah berkomitmen untuk melibatkan komunitas ojol dalam pembahasan Perpres
Jakarta, IDN Times – Sekelompok pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi demo di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/11/2025). Para driver menyuarakan keresahan terkait sejumlah aturan yang dinilai tidak melibatkan suara mitra di lapangan.
Mereka yang datang dari berbagai wilayah Jabodetabek ini, membawa empat tuntutan. Salah satunya, menolak rencana komisi 10 persen dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) ekosistem transportasi online.
1. Tolak Komisi 10 persen dan status pekerja tetap
Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan bahwa penyusunan Perpres tidak boleh dilakukan sepihak tanpa melibatkan pengemudi. Mereka juga menolak rencana pemotongan komisi 10 persen yang disebut bakal menekan pendapatan harian para mitra.
URC turut menyampaikan penolakan terhadap wacana perubahan status mitra menjadi pekerja tetap. Bagi mereka, fleksibilitas adalah kelebihan utama bagi profesi ojek online. Menurutnya, perubahan status kerja dianggap mengancam kebebasan tersebut.
Perwakilan URC, Ahmad Bakrie menegaskan, aksi ini bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan pengawalan agar aturan yang lahir benar-benar adil.
"Perpres yang akan diterbitkan, kami di sini mengawal supaya berkeadilan. Adil ke semua pihak, jangan sampai timpang. Kita maunya berkelanjutan terus biar semua teman-teman ini mengawal juga karena Perpres ini akan ke daerah juga,” kata Oki usai audiensi dengan Wamensesneg di Istana Merdeka.
2. Empat tuntutan utama
Para pengemudi mengurai empat poin tuntutan yang mereka sampaikan ke pemerintah:
1. Menolak komisi 10 persen
2. Menolak status karyawan tetap atau pekerja
3. Mendorong diskusi dengan perwakilan mitra yang benar-benar mewakili pengemudi di lapangan
4. Menuntut payung hukum yang adil dan berpihak pada semua pihak
3. Istana terima audiensi
Dalam aksi tersebut, perwakilan URC diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen pemerintah untuk meninjau kembali isi draf Perpres serta memastikan adanya pelibatan komunitas ojol dalam diskusi lanjutan.
Perwakilan URC lainnya, Khasanah mengungkapkan, pihak istana merespons baik seluruh aspirasi, termasuk isu yang dihadapi para driver perempuan.
“Alhamdulillah kita sudah diterima oleh perwakilan Presiden, yaitu Bapak Wamensesneg Juri Ardiantoro. Semua kita bicarakan, termasuk tentang ladies ojol. Beliau sangat apresiasi terhadap ladies ojol yang mencari nafkahnya,” ujarnya.
Khasanah menambahkan bahwa surat tuntutan URC telah diterima dan akan disampaikan langsung kepada presiden. Pemerintah juga berjanji melibatkan perwakilan komunitas dalam proses pembahasan berikutnya.
URC berharap Presiden RI, Prabowo Subianto dan jajaran kementerian mendengar aspirasi pengemudi ojol yang sudah bertahun-tahun menjadi tulang punggung transportasi daring di Indonesia. Mereka menekankan pentingnya musyawarah untuk menghasilkan Perpres yang adil, humanis, dan berkelanjutan.
Aksi ini juga dijalankan sebagai bentuk solidaritas. Ribuan pengemudi melakukan hening cipta mengenang para “pejuang ojol” yang telah berpulang, seperti Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah sebagai simbol panjangnya perjuangan komunitas ini selama satu dekade.
