Dasco Anggap Aturan Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg Tak Tersosialisasi
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dasco mengaku, sering datang ke Istana untuk berdiskusi dengan Prabowo.
"Saya kan memang kerap komunikasi dengan Pak Presiden, cuma saya gak tahu kenapa hari ini disuruh lewat pintu ini, banyak wartawan ini," ujar Dasco di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dasco mengatakan, belum mengetahui apa yang akan menjadi pembahasan dengan Presiden Prabowo.
"Ketemu saja belum, gimana mau disampaikan," kata dia.
Setelah itu, Dasco menyinggung soal kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram belum tersosialisasi dengan baik sehingga aturan tersebut dibatalkan.
"Kita melihat bahwa penerapan aturannya mendadak, tidak tersosialisasikan sehingga kemudian dampaknya tidak dihitung kemudian terjadi penumpukan-penumpukan masyarakat yang perlu gas LPG," kata dia.
Dengan adanya aturan yang mendadak itu, memiliki dampak yang tidak baik kepada masyarakat.
"Kemudian dalam waktu yang bersamaan, penertiban itu menimbulkan dampak yang sama-sama kita tahu," kata Dasco.
Sebelumnya, pemerintah telah mengizinkan pengecer atau warung kelontong kembali menjual gas LPG 3 kilogram. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan, para pengecer itu otomatis menjadi sub pangkalan.
Bahlil kemudian mengingatkan kepada para pengecer agar menjual gas LPG 3 kilogram maksimal Rp19 ribu.
"Kami melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran karena kita itu subsidinya itu Rp87 triliun per tahun dengan perhitungan per galon (tabung) itu maksimal harganya sebenarnya di angka Rp18 ribu, Rp19 sudah paling jelek-jelek banget (mahal), kalau ada mark up itu sudah paling jelek Rp20 ribu, sudah jelek banget lah, tapi sebenarnya Rp18 ribu, Rp19 ribu, tapi apa yang terjadi, harga kita itu ada yang sampai Rp25 ribu sampai Rp30 ribu," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).
