DBH Dipotong Rp15 Triliun, Pramono Tak Mau Potong TKD ASN Jakarta
Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak mau memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) aparatur sipil negara (ASN) meski dana bagi hasil (DBH) Jakarta dipotong Rp15 triliun.
Keputusan itu diambil karena pengalaman pahit saat pandemik COVID-19, ketika pemotongan TKD disebut berdampak hingga memicu seorang pegawai mengakhiri hidupnya.
"Saya akan mulai dari mana, saya tidak mau TKD ASN itu dipotong. Karena pengalaman COVID yang lalu, terus terang sampai ada yang bunuh diri di Jakarta sehingga peristiwa itu saya tidak mau terulang kembali," kata Pramono dalam silaturahmi bersama DPRD DKI, DPR, dan DPD di Gedung DPRD DKI, Kamis ( 30/7/2026).
1. Pemotongan TKD tak pengaruhi tiga sektor
Menurut dia, selain TKD ASN, pemotongan DBH sebesar Rp15 triliun tidak akan memengaruhi anggaran untuk sektor pendidikan, maupun kesehatan.
Pramono mengatakan, sejak awal dirinya menetapkan tiga pos anggaran yang tidak boleh dikurangi meski Jakarta kehilangan sebagian DBH dari pemerintah pusat.
"Ketika DBH pada waktu itu dipotong, ada tiga yang tidak boleh berubah. Yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan TKD-nya ASN," kata Pramono.
2. Pramono atur koefisien luas bangunan
Pramono mengatakan, untuk menjaga kemampuan fiskal Jakarta di tengah pemotongan DBH, Pemprov DKI memilih memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan. Salah satunya melalui penerapan Pergub Nomor 11 Tahun 2014 yang mengatur proses koefisien luas bangunan (KLB).
Menurut dia, sebelum aturan tersebut diterapkan, proses pengurusan KLB kerap berlangsung lama dan tidak transparan. Namun kini, seluruh proses dibuat terbuka dengan target penyelesaian maksimal 15 hari.
"Dulu penyelesaiannya bisa satu tahun, dua tahun, bahkan ada yang 12 tahun. Akhirnya saya bilang kita buat transparan, terbuka. Dibuat transparan, selesai harus tidak lebih dari 15 hari," kata dia.
3. Kerja sama eksekutif dan legislatif yang baik
Pramono menilai, langkah tersebut membuat Jakarta tetap mampu menjalankan pembangunan meski mengalami pemotongan DBH dalam jumlah besar. Ia juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dalam menjaga pengelolaan anggaran.
"Yang membuat kemudian Jakarta sampai hari ini masih bisa membangun dengan baik walaupun ada pemotongan DBH yang besar sekali adalah kerja sama antara DPRD Jakarta dengan eksekutif berjalan baik dan transparan," ujar dia.
