- Tetapkan status bencana nasional, adili korporasi yang bertanggungjawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.
- Wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti MBG dan KDMP.
- Turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata dan sediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
- Setop penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan berantas KKN.
- Kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggar HAM, dan hentikan militerisasi di ruang sipil.
Demo di Bundaran HI, Komite Sadar: Kini Oligarki di Atas Kepentingan Rakyat
2 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
Komite Sadar akan menggelar demo bertajuk “Indonesia Sadar” di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026).
Aksi tersebut dihadiri sejumlah BEM dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.
Komite Sadar menyoroti kedaulatan rakyat, keadilan antargenerasi, serta menyampaikan Lima Tuntutan Rakyat kepada pemerintah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Sadar akan menggelar demo bertajuk “Indonesia Sadar” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026). Aksi tersebut akan diikuti sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus di antaranya, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Semarang.
Dalam seruan yang disampaikan, mereka menyoroti amanat Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Mereka menilai, amanat tersebut merupakan pengejawantahan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak untuk menentukan arah hidup berbangsa, memilih pemimpin, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
1. Oligarki didahulukan di atas kepentingan rakyat
Demo BEM UI di Bundaran HI Diadang Polisi. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Namun Komite Sadar menyayangkan, mandat konstitusi tersebut mengalami pergeseran makna menjadi gagasan yang justru harus dilawan.
"Hari ini kedaulatan Tuan lebih diutamakan daripada kedaulatan rakyat. Hari ini, oligarki telah mendahulukan kepentingan dirinya di atas kepentingan rakyat," tulis Komite Sadar dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
"Seluruh warga Indonesia telah memerintahkan pemerintah agar memprioritaskan ancaman paling mendesak terhadap kesejahteraan umum. Sayangnya, rezim Prabowo-Gibran yang bertuan kepada oligarki akhirnya gagal menjaga kedaulatan rakyat," lanjut narasi yang disampaikan.
2. Negara telah gagal mewujudkan keadilan antargenerasi
Greenpeace Indonesia Panjat Patung Bundaran HI, Soroti Bencana Makin Parah (dok. Greenpeace Indonesia) Komite sadar juga menyoroti, kegagalan negara dalam mewujudkan keadilan antargenerasi akibat salah urus ekonomi berbeban utang, eksploitasi lingkungan dan energi yang memicu krisis ekologis, serta kemunduran hukum tata negara dan demokrasi yang meminggirkan partisipasi bermakna.
Kegagalan sistemik ini diperparah oleh pengabaian etika kekuasaan publik yang berimplikasi langsung pada merosotnya mutu pendidikan dan buruknya akses pelayanan publik bagi generasi mendatang.
3. Lima tuntutan Komite Sadar
Aliansi mahasiswa mulai memadati area Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026). (IDN Times/Tino Satrio) Oleh sebab itu, Komite Sadar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merebut kembali kedaulatan rakyat sebagai warga negara, pemegang kedaulatan tertinggi atas negara, dan bersama-sama merebut kedaulatan dari cengkeraman oligarki.
Komite SADAR menginstruksikan pemerintah untuk memenuhi Lima Tuntutan Rakyat:
