Deretan Kepala Daerah dari PDIP Belum Gabung Retreat, Termasuk Pramono
- 47 kepala daerah dari PDI Perjuangan belum bergabung ke retreat di Akmil Magelang.
- Megawati Soekarnoputri meminta para kepala daerah untuk menunda ikut retreat sesuai surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025.
- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang belum bergabung akan menjadi penjembatan komunikasi antara DPP PDIP dengan kepala daerah dari PDIP.
Jakarta, IDN Times - Sejumlah kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan masih ada yang belum bergabung untuk mengikuti retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Akmil Magelang. Para kepala daerah dari PDI Perjuangan itu diminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk menunda ikut bergabung dalam kegiatan retreat.
Hal itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025 atau H-1 pelaksanaan retreat kepala daerah.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan para kepala daerah dari PDIP kini masih berkumpul di Yogyakarta. Dia mengatakan, ada 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum bergabung ke retreat.
"Kita bersama-sama di DPD (PDIP) DIY bersama bupati wali kota yang lain yang sudah sampai Jogja, akan kumpul dulu ke DPD," ujar Hasto.
1. Pramono belum bergabung
Salah satu yang belum bergabung pada kegiatan retreat adalah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Meski demikian, Pramono kini sudah berada di Jogja, bersama dengan kepala daerah lain dari PDI Perjuangan.
Menurut Hasto, Pramono akan jadi penjembatan komunikasi antara DPP PDIP dengan kepala daerah dari PDIP.
"Tentang itu Mas Pram yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP," kata dia.
2. Ada 47 kepala daerah belum gabung retreat
Secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengatakan masih ada 47 kepala daerah yang belum bergabung pada kegiatan retreat di Akmil Magelang. Bima mengaku, Kemendagri masih menunggu puluhan kepala daerah itu untuk bergabung.
"Kami masih menunggu," ujar Bima.
3. Toleransi waktu untuk kepala daerah
Saat disinggung tentang toleransi waktu, Bima mengatakan masih menunggu dan melihat alasan kepala daerah yang belum hadir. “Misalnya ada kesulitan tentang pesawat, ya kita akan cek. Seperti apa pesawatnya. Intinya kami masih menunggu kabar dan masih sangat terbuka untuk yg belum hadir bergabung di sini,” ujar Bima.
Bima menilai kepala daerah semestinya sudah memperhitungkan. Jika memang terlambat, semestinya tidak sangat terlambat.
“Kalau sampai tiga hari gak ikut kan itu bukan terlambat. Itu nggak memenuhi syarat juga. Mumpung pagi ini baru mulai, ya kita masih menunggu lah. Beri kesempatan. Saya yakin yang belum datang itu pasti kalau ingin datang ke sini pasti akan lebih cepat datang,” ujarnya.
