Diingatkan Stigma Gus Dur 'Depsos Sarang Korupsi', Mensos: Dosanya Dobel
- Gus Ipul menanggapi pengingat stigma 'sarang korupsi' dari Gus Dur dengan sikap terbuka dan menjadikannya motivasi untuk menjaga amanah di Kementerian Sosial.
- Ia menegaskan tanggung jawab moral besar dalam mengurus rakyat miskin, menyebut bahwa penyimpangan di kementeriannya akan menjadi dosa berlipat ganda.
- Kemensos tengah disorot terkait pengadaan sepatu siswa senilai Rp27 miliar, dan KPK melakukan kajian untuk mencegah potensi korupsi dalam proyek tersebut.
Jakarta, IDN Times – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan respons tegas saat diingatkan kembali mengenai stigma historis yang pernah dilabelkan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada Kementerian Sosial yang sebelumnya bernama Departemen Sosial sebagai "sarang korupsi".
Momen itu terjadi ketika Pimpinan Redaksi IDN Times, Uni Lubis mengungkit pernyataan almarhum Gus Dur, terlebih saat ini Kemensos dipimpin oleh menteri dari kalangan NU.
"Iya, karena kan dulu ingat sebagai warga NU, seniornya NU almarhum Gus Dur kan sampai pernah menempelkan sebutan Departemen Sosial waktu itu ya, itu sarang korupsi. Apalagi sekarang dipegang oleh menteri dari NU," ujar Uni Lubis dalam Real Talk di Gedung IDN, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2026).
1. Amanah yang harus dijaga
Alih-alih bersikap defensif, Gus Ipul justru mengucapkan terima kasih atas peringatan tersebut. Ia menegaskan bahwa memimpin kementerian yang mengurusi nasib rakyat miskin memiliki beban moral yang sangat berat.
Sebagai sesama tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), Gus Ipul mengaku menjadikan peringatan itu sebagai pengingat untuk menjaga amanah dengan sungguh-sungguh.
"Terima kasih, Mbak Uni. Diingatkan, terima kasih banyak. Pokoknya kita setiap kita diingatkan, kita terus terang berterima kasih, betul-betul berterima kasih karena ini adalah amanah yang harus kita jaga gitu loh," katanya.
2. Jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dosanya dobel
Ia kemudian menutup dengan pernyataan kuat mengenai konsekuensi moral jika terjadi penyelewengan di kementerian yang ia pimpin.
"Jangan sampai di sini kita ngurusin keluarga yang membutuhkan bantuan kita, malah terjadi penyimpangan. Itu dosanya dobel-dobel," ujarnya.
3. Kemensos jadi sorotan soal anggaran sepatu siswa Sekolah Rakyat
Diketahui Kementerian Sosial saat ini menjadi sorotan karena pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat sebesar Rp27 miliar. Komisi Pemberantasan Korups (KPK) memberikan peringatan potensi korupsi dari pengadaan sepatu yang dianggarkan sebesar Rp700 ribu per pasang sepatu itu. Peringatan diberikan melalui kajian yang dilakukan KPK melalui Direktorat Monitoring.
"Sebagai bentuk dukungan pada program sekolah rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (4/5/2026).
"Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," imbuhnya.
