Dirty Vote II Ungkap Peran Polisi Distribusikan Bansos Jelang Pilkada
- Pembagian bansos didasari data Bawaslu dan Polri, meluas ke daerah rawan Pilkada.
- Kepolisian menggunakan cooling system berupa pembagian bansos, padahal bukan kewenangannya.
- Operasi cooling system terjadi hampir di seluruh wilayah, disoroti daerah yang dimenangkan oleh partai presiden.
Jakarta, IDN Times - Akademisi dan pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam dokumenter Dirty Vote II memaparkan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik pada Pilkada 2024. Dia menyebut fenomena ini melahirkan istilah “partai coklat” atau parcok, merujuk pada dominasi kepolisian dalam pelaksanaan program tersebut.
“Penyebaran bansos dilakukan dan dikerjakan oleh kepolisian sehingga kita mengenal istilah partai coklat atau parcok,” ujar Feri dalam dokumenter yang tayang yang tayang pada 20 Oktober 2025 lalu itu.
Dia menjelaskan, setidaknya ada empat cara bagaimana dana bansos itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Pertama, distribusi bansos itu dilakukan menjelang hari H Pilkada. Kedua, melibatkan jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga ke polsek. Ketiga, membungkus penyerahan bansos tersebut dengan operasi yang dia namakan sebagai cooling system. Keempat, menggunakan seremonial tertentu sebagai momentum khusus agar pembagian bansos terlihat punya alasan," kata Feri.
1. Didasari data Bawaslu dan Polri
Menurut Feri, pembagian bansos tersebut meluas ke berbagai daerah di Indonesia dengan dasar data Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang diterbitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Catatan kami, pada Pilkada lalu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu dalam hal ini Pilkada 2024,” kata dia.
“Indeks kerawanan Pilkada ini memuat berbagai daerah-daerah yang dianggap rawan atau berpotensi rawan dalam tingkatan tertentu. Penentuan status rawannya sebuah daerah Pilkada itu dilakukan Bawaslu, tentu saja juga melibatkan Sentra Gakkumdu yang di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan," katanya.
Feri menunjukkan peta hasil IKP Bawaslu dan kepolisian yang menandai daerah-daerah rawan dengan warna merah dan hitam.
“Kalau daerahnya sama antara Indeks Kerawanan versi Bawaslu dan kepolisian, maka warnanya akan merah-hitam. Sementara kalau daerahnya hanya versi kepolisian, diwarnakan warna hitam. Gambaran ini menjelaskan bahwa daerah yang rawan akan semakin luas,” kata Feri.
2. Gelar cooling system atau operasi pencegahan konflik
Kepolisian, kata Feri, kemudian menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk menggelar cooling system atau operasi pencegahan konflik.
“Cooling system ini tentu saja sebagai sesuatu yang dianggap program yang baik untuk meredam konflik yang terjadi, yang dilakukan oleh kepolisian. Tujuannya menurut polisi baik sekali, karena berupaya mencegah proses keributan karena diduga itu berpotensi rawan karena alasan SARA," katanya.
Namun, Feri menggarisbawahi bentuk nyata dari operasi itu justru berupa pembagian bansos, padahal bukan merupakan kewenangan kepolisian.
“Di lapangan, salah satu bentuk operasi cooling system ini berupa tentu saja pembagian bantuan sosial. Padahal kita ketahui pembagian bantuan sosial seperti ini sudah pasti bukan tugas dan kewenangan kepolisian, melainkan kewenangan kementerian atau dinas sosial,” ujarnya.
3. Operasi cooling system terjadi hampir di seluruh wilayah
Dia menyebut kegiatan tersebut berlangsung di banyak wilayah. Pembagian bansos sebagai bagian dari operasi cooling system terjadi hampir di seluruh wilayah dengan mempertimbangkan indeks kerawanan Pilkada itu.
Dalam penelitiannya, Feri memaparkan tiga contoh provinsi yakni Banten, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.
“Di Banten, pembagian bantuan sosial berlangsung dari tanggal 22–25 Juni yang melibatkan polda dan polres di berbagai daerah di Banten. Kalau kita perhatikan, siklus pembagian bansos dari tanggal 25 Juni menuju hari H Pilkada, pembagian bansos oleh pihak kepolisian berlangsung kian intens menuju hari H Pilkada. Bisa disimak, di bulan Oktober terjadi upaya peningkatan pembagian bansos," katanya.
“Di Kalimantan Timur, terjadi pembagian bansos dimulai dari tanggal 25 Juni melibatkan berbagai pihak kepolisian dari tingkat provinsi hingga daerah. Juga sangat intens terjadi, bisa dilihat dari data proses pembagian bansos ini semua melibatkan kepolisian dan juga semakin intens menuju hari H Pilkada. Polanya sama," kata dia.
4. Daerah-daerah yang disoroti seluruhnya dimenangkan oleh partai presiden
Dia kemudian menyoroti Jawa Tengah yang disebut memiliki pola berbeda.
“Di Jawa Tengah, proses pembagian bansos berlangsung lebih cepat, dimulai pada bulan Maret tanggal 28, lebih dulu satu bulan daripada provinsi dan daerah lain. Kedua, yang menarik adalah terlibatnya Kapolda Jawa Tengah ketika itu yaitu Irjen Ahmad Lutfi. Pembagian terjadi dan luar biasa prosesnya," ujar Feri
Feri menjelaskan, Pada tanggal 11 Juni 2024, Ahmad Lutfi masih memberikan bansos di sekitar tanggal ini. Masih memberikan bansos hingga tanggal ini. Dan kemudian dia menyebut operasi cooling system-nya itu sebagai operasi yang melibatkan tiga pilar, yaitu kepolisian, militer, dan ASN
Setelah Ahmad Lutfi ditarik ke pusat dan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah, pembagian bansos disebut tetap berlanjut oleh aparat di bawahnya.
“Meskipun sudah mencalonkan dan tidak melakukan pembagian bansos, teman-teman pihak kepolisian tetap memberikan bantuan bansos hingga kemudian hari H Pilkada berlangsung,” kata dia.
Feri menutup penjelasannya dengan menyebut bahwa daerah-daerah yang disoroti dalam penelitian itu seluruhnya dimenangkan oleh partai presiden.
“Khusus untuk Pak Ahmad Lutfi, dukungan dari Presiden Prabowo bahkan diwujudkan dengan penyampaian terbuka dukungan terhadap Kapolda Ahmad Lutfi di rumah Presiden Joko Widodo. Ketiga daerah itu dimenangkan oleh Partai Presiden, yaitu Partai Gerindra," katanya
