Dishub DKI: Denda Derek Motor Rp250 Ribu Sudah Dihapus Sejak 2024
- Kepala Dishub DKI Jakarta menegaskan kabar denda Rp250 ribu untuk ojol Sulis Agung Wibowo adalah hoaks dan tidak ada penahanan motor.
- Denda derek kendaraan dihapus sejak 2024 sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, pengendara kini hanya perlu membuat surat pernyataan tanpa biaya.
- Budi Awaluddin menekankan penertiban dilakukan secara humanis, profesional, dan komunikatif agar aturan ditegakkan dengan empati namun tetap tegas.
Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menegaskan informasi mengenai denda Rp250 ribu terhadap pengemudi ojek online (ojol) Sulis Agung Wibowo saat penertiban parkir liar adalah hoaks.
Budi mengatakan, saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah tidak lagi memberlakukan denda terhadap kendaraan yang ditertibkan melalui kegiatan penderekan.
“Isu yang berkembang adalah Pak Sulis motornya ditahan, diminta uang Rp250 ribu. Itu hoaks,” kata Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (21/6/2026).
1. Hanya buat surat pernyataan
Budi menjelaskan, kebijakan denda terhadap kendaraan yang diderek sudah dihapus sejak 2024 seiring berlakunya Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Sebelumnya, kendaraan yang diderek dikenai denda harian, yakni Rp500 ribu untuk mobil dan Rp250 ribu untuk sepeda motor.
"Saat ini sudah dihilangkan sejak 2024, hanya membuat surat pernyataan saja," ujarnya.
2. Motor ojol yang viral tidak ditahan
Budi menegaskan, motor milik Sulis diambil pada hari yang sama saat penertiban berlangsung. Menurutnya, Sulis hanya diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran parkir liar dan tidak dikenakan biaya apa pun.
“Langsung mengambil motornya dengan hanya membuat surat pernyataan dan tidak akan mengulangi lagi, serta tidak dipungut biaya apa pun,” ujarnya.
3. Pendekatan dilakukan humanis
Budi memahami bahwa penegakan aturan tidak mudah. Menurutnya, setiap penertiban harus dilakukan secara humanis dan sesuai SOP, profesional, berempati, namun tetap tegas, dan mengedepankan komunikasi yang baik.
"Fokus utama kami ke depan adalah melakukan penertiban secara humanis, persuasif, dan melalui dialog terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan tegas," ucapnya.
