Doni Monardo: Pemerintah Tidak Memaksa Daerah untuk Terapkan PSBB
Jakarta, IDN Times - Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan, pemerintah pusat tidak akan memaksa daerah-daerah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas yang membahas evaluasi PSBB bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan sejumlah kepala daerah.
"Bapak Presiden menegaskan, pemerintah pusat tidak memaksakan PSBB pada daerah-daerah," kata Doni dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/5).
1. Daerah boleh memilih pendekatan sesuai kondisi masing-masing
Berdasarkan keputusan tersebut, Doni menyampaikan, setiap daerah boleh memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebab, Presiden Jokowi menyebut bahwa ada daerah yang tidak menerapkan PSBB namun berhasil menurunkan kasus positif virus corona.
"Termasuk memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," ujar Doni.
2. Meski tak ada pemaksaan, pemda diharapkan optimal dalam menangani COVID-19
Meskipun pemerintah pusat tak memaksa daerah untuk menerapkan PSBB, Doni berharap agar pemerintah daerah bisa secara optimal menangani COVID-19. Seperti mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
"Jadi walaupun tidak ada pemaksaan kepada daerah, tetapi juga daerah diharapkan secara optimal bisa meningkatkan kemampuannya dalam rangka juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," kata Doni.
3. Evaluasi dilakukan agar setiap daerah bisa saling belajar satu sama lain
Doni menuturkan, evaluasi PSBB hari ini dilakukan untuk membandingkan daerah yang tidak menerapkan PSBB dengan daerah yang menerapkan PSBB. Hal itu penting agar setiap daerah bisa saling belajar dalam menangani COVID-19.
"Tujuannya adalah agar setiap daerah bisa saling belajar untuk bisa mendapatkan kelebihan, atau juga mungkin melihat hal-hal yang masih belum maksimal untuk dilakukan evaluasi dalam rangka perbaikan," ucap dia.
