DPT Orang Gila Sampai Penemuan e-KTP, Taufik Gerindra: Ini Aneh
Jakarta, IDN Times - Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang memasukan penyandang gangguan jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu serentak 2019, dinilai aneh oleh Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, M. Taufik.
"Orang gila itu pahala tidak dikasih dosa tidak dikasih. Ini agak aneh sih buat saya," ujar Taufik dalam diskusi bertajuk "Pilpres Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?" di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).
1. Taufik sebut ada 14 juta orang gila
Menurut Taufik, kebijakan ini dikeluarkan karena ada kegundahan atas kejadian
tertentu dari pemangku kepentingan. Terlebih, lanjut Taufik, jumlah orang gila di negeri ini tidak bisa dibilang sedikit.
"Ada 14 juta orang gila menurut data yang terlansir, makin lama makin banyak orang gila," pungkas pimpinan DPRD DKI Jakarta ini.
2. Taufik persoalkan e-KTP yang tercecer
Tidak hanya soal penyandang gangguan jiwa, Taufik juga mempertanyakan kejadian akhir-akhir ini soal e-KTP yang tercecer. Menurutnya kejadian itu adalah bagian dari kecurangan.
“Sebanyak 31 juta jangan-jangan di luar DPUK, belum lagi tercecernya KTP. Ada yang menarik karena ada yang jatuh di truk, dijual di online, di Pasar Pramuka, dan yang punya e-KTP itu bukan pemiliknya. Dalam pemilu ini tidak boleh sedikitpun ada kecurangan,” katanya.
“Niat boleh lah tapi jangan sampai dilakukan. Saya kira janganlah,” lanjut Taufik.
3. Dirjen Dukcapil usut kasus e-KTP yang tercecer
Dirjen Dukcapil Zudan Arief menanggapi pernyataan dari Taufik mengenai pemalsuan, jual beli dan ditemukannya e-KTP yang tercecer. Dengan santai ia menjawab jika semua kejadian itu tengah ditanganinya.
“Pertama kasus pemalsuan e-KTP yang sudah di kepolisian tapi ternyata ada juga ijazah dan lain-lain. Kedua, jualan yang di toko online sudah ketangkap dan teridentifikasi oleh tim Polri. Kenapa mudah tertangkap? Karena mereka menjual chip asli. Kemudian ketiga yang membuat calo online sudah ditangkap di Bekasi. Kemarin yang di Duren Sawit bukan tercecer tapi dibuang. Nah, ini perspektif hukumnya berbeda dan sedang didalami oleh Polda DKI,” pungkasnya.
4. KIPP ajak masyarakat awasi pemilu
Sementara, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta, mengajak masyarakat untuk mengawasi proses pemilu.
“Kita harus khawatir dengan pemilu kita artinya kita pasif. Tetapi kekhawatiran seluruh bangsa Indonesia karena ada sesuatu yang membuat kita berpikir ada apa dengan DPT,” ucapnya.
5. KIPP kritik pola komunikasi penyelenggara pemilu
Lebih lanjut, Kaka juga mengkritik pola komunikasi penyelenggara pemilu, yang dinilainya kurang dapat memberikan informasi yang baik kepada masyarakat dan partai politik.
“Kita belum punya bahan bahwa sistemnya dapat kita percaya bahwa DPT baik. Problem kita, komunikasi yang sulit dipahami untuk publik. Karena kebutuhan kami dari komunikasi, karena kita akan menuju Pemilu 2019 dengan aman dan harapan. Ini proses sirkulasi kepemimpinan nasional, tanpa informasi yang cukup kita akan kesulitan,” pungkas Kaka.
