Dulu Menolak, Ini Alasan PDIP Setujui Revisi UU TNI
Jakarta, IDN Times - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya menerima revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sikap PDIP ini berbeda pada pertengahan 2024 lalu. Ketika itu, partai dengan lambang banteng hitam dan moncong putih itu menolak adanya revisi UU TNI.
Dalam revisi UU TNI yang dilakukan 2025, Ketua Panitia Kerja (Panja) bahkan dijabat oleh anggota Komisi I DPR dari fraksi PDIP.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengatakan, dengan disetujuinya revisi UU TNI, diharapkan semua prajurit bisa membangun kerja sama antara TNI dengan komponen bangsa lainnya.
"Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap situasi pemerintahan dan memperkuat kedudukan TNI dalam bertugas," ujar Hasanuddin di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (18/3/2025).
Ia juga menyebut adanya perubahan di dalam UU TNI Tahun 2004 bisa memberikan kepastian hukum bagi prajurit yang kini bertugas di ranah sipil. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ada tujuh prajurit TNI aktif yang kini berada di kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subuianto.
"Revisi undang-undang ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di luar bidang pertahanan," kata dia.
Bahkan, PDIP juga setuju mengenai penambahan batas usia pensiun di lingkungan TNI. Penambahan usia pensiun prajurit TNI itu diyakini PDIP dapat membantu seluruh keluarga prajurit TNI. Selain itu, dapat membantu keluarga prajurit TNI dan mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang dimiliki oleh TNI.
"Berkaitan dengan beberapa pandangan di atas, maka fraksi PDIP menyatakan menyetujui. Kami ulang menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya," tutur dia.
