Fakta-Fakta Prabowo pada Masa Jelang Reformasi 1998
- Prabowo Subianto menjabat sebagai Danjen Kopassus lalu Pangkostrad pada masa genting jelang Reformasi 1998, membuatnya jadi sorotan utama dalam dinamika politik dan militer Indonesia.
- Setelah laporan adanya pergerakan pasukan tanpa koordinasi, Presiden BJ Habibie memerintahkan pencopotan Prabowo dari jabatan Pangkostrad melalui Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998.
- Dalam versi lain, Prabowo disebut pernah menyarankan Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada Habibie secara konstitusional, yang kemudian membuatnya kehilangan posisi dan hubungan dengan keluarga Cendana.
Jakarta, IDN Times – Nama Prabowo Subianto menjadi salah satu figur yang paling banyak dibicarakan dalam periode menjelang Reformasi 1998. Saat situasi politik nasional memanas dan pemerintahan Orde Baru berada di ujung kekuasaan, Prabowo berada di lingkar inti militer dengan jabatan strategis yang membuat pergerakannya terus mendapat sorotan.
Karier militer Prabowo terbilang cepat menanjak. Dia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada 1 Desember 1995 hingga 20 Maret 1998 berpangkat Mayor Jenderal. Prabowo kemudian naik pangkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen) dengan memimpin salah satu pasukan elite paling berpengaruh di tubuh ABRI saat itu.
Setelah dari Kopassus, Prabowo kemudian dipercaya menjadi Panglima Kostrad pada 20 Maret 1998 hingga 22 Mei 1998, hanya beberapa bulan sebelum gelombang Reformasi mengguncang Indonesia.
Sebagai Pangkostrad, Prabowo memegang kendali pasukan strategis Angkatan Darat yang memiliki kekuatan besar dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Jabatan tersebut membuat namanya kerap dikaitkan dengan berbagai dinamika politik dan keamanan pada masa transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto menuju Presiden BJ Habibie.
1. Ada pergerakan pasukan yang disebut atas perintah Pangkostrad
Dalam buku 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando' karya Sintong Panjaitan, diceritakan situasi politik yang berlangsung beberapa jam setelah BJ Habibie dilantik menjadi presiden pada 21 Mei 1998. Sintong mengaku menerima telepon tentang kedatangan Mayor Jenderal TNI Kivlan Zen dan Mayor Jenderal TNI Muchdi PR ke kediaman Habibie.
Keduanya disebut datang atas tugas dari Prabowo selaku Panglima Kostrad. Mereka membawa surat berisi usulan perubahan jabatan di tubuh ABRI dan pemerintahan. Dalam surat tersebut tertulis usulan agar Jenderal TNI Subagyo HS menjadi Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto menjadi Menteri Hankam, serta Prabowo diangkat sebagai KSAD.
Sintong mengaku merasa janggal dengan keterlibatan Muchdi PR dalam pengantaran surat tersebut. Sebab, menurut dia, posisi Danjen Kopassus dan Pangkostrad berada pada level yang sejajar dalam struktur Bala Pertahanan Terpusat.
“Sejak kapan Komandan Jenderal Kopassus dapat diperintah oleh Panglima Kostrad? Baik Kostrad maupun Kopassus berkedudukan sejajar sebagai Bala Pertahanan Terpusat, hanya pangkat Panglima Kostrad berbeda dengan Komandan Jenderal Kopassus,” pikir Sintong dalam buku tersebut.
Situasi semakin tegang sehari setelah Habibie dilantik. Dalam catatan Sintong Panjaitan, Wiranto melaporkan kepada Habibie adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar Jakarta. Selain itu, terdapat konsentrasi pasukan di sekitar kediaman presiden.
Meski demikian, Sintong menegaskan tidak ada bukti Prabowo akan melakukan kudeta. Namun, menurut dia, langkah pergerakan pasukan tanpa koordinasi tersebut dianggap tidak dapat ditoleransi karena bisa memicu tindakan serupa dari pihak lain.
2. Habibie perintahkan Prabowo tanggalkan jabatan Pangkostrad sebelum matahari terbenam
Setelah menerima laporan tersebut, Habibie langsung memerintahkan Wiranto agar jabatan Prabowo sebagai Panglima Kostrad segera diserahterimakan pada hari itu juga.
“Sebelum matahari terbenam?” tanya Wiranto.
“Ya, sebelum matahari terbenam,” jawab Habibie.
Pemberhentian Prabowo kemudian tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen penting dalam transisi politik pascaruntuhnya pemerintahan Orde Baru.
Dalam buku Sintong Panjaitan juga diceritakan, setelah mengetahui pencopotannya sebagai Pangkostrad, Prabowo mendatangi Istana dengan membawa 12 pengawal. Kedatangannya sempat menimbulkan kekhawatiran di lingkungan Istana.
Sintong kemudian meminta pengawal presiden mengambil senjata yang dibawa Prabowo secara sopan. Prabowo disebut tidak keberatan melepaskan pistol, magazen peluru, serta sebilah pisau khas Kostrad yang dibawanya.
“Aduh, terima kasih Prabowo,” ujar Sintong dalam hati.
Setelah itu, Prabowo bertemu empat mata dengan Habibie dan meminta dihubungkan dengan Wiranto melalui telepon. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu episode penting dalam sejarah pergantian kekuasaan pada 1998.
3. Prabowo pernah minta Soeharto berikan kekuasaannya ke Habibie
Di sisi lain, terdapat pula narasi lain yang muncul dalam buku "Inilah PRABOWO APA ADANYA" karya Agung Gumilar Saputra dan Dirgayuza Setiawan. Dalam buku tersebut dijelaskan Prabowo justru pernah mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar kekuasaan diserahkan kepada Wakil Presiden BJ Habibie secara konstitusional.
Pada buku tersebut disebutkan, pada masa itu, Prabowo dinilai memiliki posisi yang sangat strategis sebagai Pangkostrad. Dia memegang kendali atas pasukan yang secara militer memiliki kekuatan besar di tengah situasi nasional yang tidak stabil. Namun, hingga kini tidak pernah ada bukti sahih yang menunjukkan Prabowo melakukan upaya kudeta.
Dalam buku tersebut, akibat mengusulkan kepada Soeharto untuk menyerahkan kekuasaan ke Habibie, Prabowo pun kehilangan segalanya. Prabowo terdepak dari keluarga Cendana. Prabowo kehilangan possi, pengaruhnya dan harus berpisah sang istri, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.
