Gibran Panggil Bos BGN, Soroti Keamanan Pangan Program MBG
- Wapres Gibran menekankan pentingnya keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis, terutama soal kebersihan dapur dan larangan mengembalikan sisa makanan ke area pengolahan.
- Gibran meminta percepatan pemerataan Program MBG di wilayah 3T dengan melibatkan BUMN melalui skema CSR untuk pembangunan dapur dan fasilitas SPPG.
- BGN mengakui adanya kelalaian SOP di beberapa dapur penyedia MBG yang menyebabkan kasus menonjol, serta menyoroti kurangnya inovasi ahli gizi dalam penyusunan menu bergizi.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta penguatan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait kebersihan dan higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Adapun, pesan tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang usai dipanggil Wapres untuk membahas pelaksanaan program MBG.
"Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan," ujar Nanik di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Menurut Nanik, Gibran mengingatkan agar sisa makanan tidak kembali masuk ke area dapur karena berisiko menjadi sumber penyakit.
"Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit," ungkap Nanik.
1. BGN belajar dari Gibran sebagai mantan pengusaha katering
Sebagai langkah pencegahan, Gibran menyarankan agar proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur guna menghindari kontaminasi silang. Arahan tersebut, lanjut dia, menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional agar makanan yang disajikan tetap aman dikonsumsi masyarakat.
Nanik menambahkan, pengalaman Gibran sebagai mantan pengusaha katering membuatnya memahami secara detail standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan dapur.
“Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan," kata Nanik.
2. Gibran minta MBG diperluas di kawasan 3T
Selain menyoroti keamanan pangan, dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta percepatan pemerataan pelaksanaan Program MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Permintaan itu disampaikan setelah Wapres melakukan kunjungan ke sejumlah provinsi di Papua dan menemukan masih banyak kabupaten yang belum memiliki SPPG.
Oleh karena itu, BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan infrastruktur dapur MBG melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG," tutur Nanik.
3. Kejadian menonjol MBG karena SPPG lalai
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. Sony Sonjaya sempat mengakui adanya kelalaian SOP dari dapur penyedia MBG terkait adanya kasus menonjol yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Palembang.
Hal itu disampaikan Sony Sonjaya dalam konferensi pers rapat konsolidasi MBG bersama Pemprov Sumsel, Yayasan, Mitra Se-Sumsel di Palembang pada 28 Februari 2026.
"Setiap kejadian menonjol itu bermula dari pelanggaran SOP. Mulai dari barang (makanan mentah hingga proses masak) diterima di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujarnya.
Sementara terkait banyak keluhan masyarakat soal menu MBG yang dinilai tidak sesuai standar serta termasuk dalam kandungan gizi yang tak memenuhi kriteria penerima manfaat, Sony menyebut permasalahan dimulai dari ahli gizi tiap SPPG yang tidak kreatif dan tak mampu berinovasi.
"Artinya, ahli gizinya, SPPG-nya tidak inovatif harus variatif. SPPG harus ditanya, sebenarnya SPPG bisa menerima request (menu MBG dari siswa). Sehingga menunjukkan kualitas," kata Sony.
Dia menegaskan, apabila terjadi masalah dan kasus menonjol akibat MBG di suatu daerah. Maka, pelaksanaan standar menu MBG di dapur penyedia dilanggar.
"SOP dilanggar sangat mungkin terjadi kejadian menonjol. Setiap kejadian menonjol akan kita investigasi. Penyebabnya apa? Apabila terjadi kelalaian, SPPG di-suspend hingga terjadi perbaikan," ujarnya.
