Hari Pertama WFH di Kemhan, Layanan Publik Tetap Buka untuk ASN
- Kementerian Pertahanan mulai menerapkan kebijakan WFH untuk efisiensi energi akibat dinamika geopolitik, namun layanan publik tetap beroperasi seperti biasa.
- Poliklinik Kemhan tetap buka melayani ASN dan pegawai militer dengan fasilitas BPJS serta berbagai layanan medis meski kebijakan WFH diberlakukan.
- Tidak semua satuan kerja Kemhan menjalankan WFH karena beberapa fungsi strategis dan pelayanan publik tetap memerlukan kehadiran fisik di kantor.
Jakarta, IDN Times - Suasana sepi terlihat pada hari pertama penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jumat (10/4/2026). Pemerintah menerapkan kebijakan WFH sebagai bagian dari upaya menghemat energi, lantaran perkembangan geopolitik di Timur Tengah. WFH baru diterapkan hari ini lantaran Jumat pekan lalu merupakan hari libur nasional.
Ketika IDN Times tiba pada pukul 10.00 WIB, bus-bus yang biasanya digunakan untuk mengantar jemput ASN Kemhan tak terlihat di tempat parkir dekat pintu masuk Kemhan. Meski begitu, aktivitas pelayanan publik tetap berjalan.
Hal itu terlihat di pos pengaman yang berada di depan dan belakang Gedung Kemhan. Langkah untuk menerapkan skema empat hari kerja telah disampaikan Kemhan sejak akhir Maret lalu.
"Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara terukur dan bertahap, sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas energi," ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, di Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
1. Layanan publik di bidang kesehatan tetap buka
Lebih lanjut, sesuai ketentuan dari pemerintah, WFH bukan penambahan hari libur. Hal itu terlihat dari layanan publik poliklinik Kemhan yang tetap buka untuk melayani sejumlah ASN dan pegawai yang berasal dari unsur militer.
Poliklinik itu terletak di lantai dua Gedung Pierre Tendean. Ketika kami tiba di sana, sejumlah pegawai Kemhan terlihat sedang memanfaatkan layanan medis itu. Poliklinik itu menerima pembiayaan menggunakan BPJS. Bila dibutuhkan rujukan, dokternya bisa merujuk layanan medis lanjutan hingga ke RSPAD, Jakarta Pusat.
IDN Times melihat seorang pegawai Kemhan yang mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL) loreng sedang mengukur tensi. Sementara, di bagian counter pendaftaran, mereka sedang mendata pegawai Kemhan yang ingin melakukan pengecekan medis.
"Jadwal pelayanan Klinik Pratama Kemhan Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30-15.00 untuk jam pendaftaran. Jam rawat jalan pukul 07.30-15.00," demikian tertulis di papan pengumunan jam operasional klinik.
Sementara, setiap Jumat, klinik tutup lebih lambat 30 menit yakni 15.30 WIB. Di klinik itu juga tersedia layanan poli umum, poli gigi, poli KIA/KB, laboratorium, dan pelayanan farmasi.
2. Pegawai Kemhan tetap banyak yang menunaikan salat Jumat
Sementara, ketika IDN Times meninjau Masjid Al-Taqwa yang berada di dalam lingkungan Kemhan, terlihat sejumlah pegawai atau ASN yang menunaikan salat Jumat. Kapasitas masjid yang terbatas menyebabkan sebagian pegawai dari latar belakang militer sampai salat di area luar masjid.
Di sisi lain, mobil Menteri Pertahanan terlihat ikut parkir di kantor Kemhan. Mobil-mobil pegawai Kemhan pun terlihat banyak yang terparkir di depan Gedung Jenderal Ahmad Yani.
Menurut penuturan salah seorang ASN Kemhan, Aji, ia menyambut baik kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah. Meskipun hari ini ia tetap masuk, namun volume kepadatan lalu lintas berkurang.
"Saya dari rumah tadi cuma 45 menit, lho. Jadi kemacetan berkurang karena WFH ini," katanya kepada IDN Times.
3. Tidak semua satuan kerja menjalani kebijakan WFH
Sementara, Kepala Biro Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait mengatakan, salah satu alasan kantor Kemhan tetap terlihat ramai hari ini, lantaran tidak semua satuan kerja menjalani kebijakan bekerja dari rumah (WFH).
"Pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi masing-masing satuan kerja. Yang terkait pelayanan, operasional strategis, pengamanan dan tugas yang memerlukan kehadiran fisik, tetap masuk kantor," kata jenderal bintang satu itu.
Rico termasuk salah satu pegawai Kemhan yang tak menjalani kebijakan WFH. Ia biasanya diminta mendampingi kegiatan Menteri Pertahanan.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pelaksanaan kebijakan WFH akan dievaluasi usai dua bulan dijalankan secara serentak. Bahkan, ia juga mengimbau perusahaan swasta turut menerapkan kebijakan serupa.
