HUT DKI Jakarta, Ahok Ungkap PR yang Harus Dituntaskan Pemprov DKI
- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyoroti pekerjaan rumah yang harus diselesaikan DKI Jakarta terkait kemacetan, banjir, dan tata kota. Ia mengusulkan konsep kerja sama di lokasi permukiman padat dengan ganti untung kepada warga dalam menata kota. Selain itu, pengelolaan anggaran harus transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pembayaran pajak tetap dilakukan.
Jakarta, IDN Times - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terlebih Jakarta sudah menginjak usia 497 tahun.
"Ya kita harus selesaikan banyak PR di DKI ya, kita sudah ulang-ulang sama kemacetan, banjir. Saya kira yang paling penting dibereskan itu sekarang adalah soal tata kota," kata Ahok usai menghadiri forum Ask Ahok Anything di Heart Space, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2024).
1. Bangun kerja sama dengan wilayah permukiman padat
Ahok menyampaikan idenya dengan mengusung konsep kerja sama di lokasi permukiman padat di Jakarta, dengan ganti untung kepada warga.
"Makanya justru saya tawarkan satu konsep, kenapa gak tempat yang padat itu kita tawarkan kerja sama, kita bangun ke atas, tapi mereka dapat tiga kali, gitu lho," kata dia.
"Jadi kalau rumah Anda di dalam gang, dikumpulin semua sepakat, bisa dapat satu hektare, misalnya gitu ya, Anda akan dapat tiga kali. Kalau tanah anda 100 meter, dia dapat 300. Nah, di situ kita bisa setengah jadi taman, setengah buat jalur alternatif. Kalau gak, gak ada tata kota kembali dengan pola seperti ini, Anda susah menata kota ini. Makanya kita butuh jalur lebih banyak buat motong. Jalur sepeda juga itu kita bisa manfaatkan. Lintasi taman, lintasi sungai. Jadi tidak lintasi dipakai jalan yang ada," papar Ahok.
2. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan
Ahok mengatakan masalah kedua yang harus segera dibereskan yakni terkait anggaran. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, termasuk pengelolaan uang pajak untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Nah, itu sih yang saya kira banyak PR, terutama PR yang lebih penting lagi, anggaran mesti transparan gak? Orang udah bayar pajak itu mahal, orang pengen tahu kan, uang saya dipakai ke mana, gitu lho. Itu yang selalu harus kita lakukan, baru orang ada niat bayar pajak. Saya khawatir lama-lama orang gak mau bayar, lho," kata dia.
3. Jakarta diharapkan tetap bisa jadi pusat perekonomian
Senada dengan Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya menyampaikan harapannya untuk Jakarta meski tak lagi menjadi ibu kota negara di masa mendatang.
Ia berharap Jakarta mampu menjadi pusat perekonomian dan simpul pertemuan bagi seluruh masyarakat Indonesi, serta menjadi kota yang semakin maju serta warganya semakin bahagia.
Hal ini sama persis dengan jargonnya waktu memimpin Jakarta lima tahun, yang kemudian diubah Penjabat (Pj.) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menjadi "Sukses Jakarta untuk Indonesia".
"Harapannya Jakarta terus menjadi pusat perekonomian yang mempertemukan masyarakat seluruh Indonesia, karena di Jakarta lah simpul pertemuan. Dari barat, selatan, utara, semua simpul pertemuan. Jadi harapannya semakin maju, warganya makin sejahtera dan makin bahagia," kata dia.
