Indeks Kebebasan Pers 2024 Turun Lagi, Tanda Media Tak Baik-baik Saja
- Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2024 turun 2,21 poin ke angka 69,36, menurun dari 71,57 pada 2023.
- Lingkungan ekonomi mendapatkan skor terendah yaitu 67,74, sementara lingkungan fisik dan politik ada di angka 70,06 dan lingkungan hukum 69,44.
- Provinsi Kalimantan Selatan memiliki IKP tertinggi dengan nilai 80,91 sementara Papua Tengah memiliki nilai IKP terendah yaitu 61,34.
Jakarta, IDN Times - Dewan Pers mengungkap hasil survei Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2024. Hasilnya Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2024 mengalami penurunan sebesar 2,21 ke angka 69,36 atau artinya cukup bebas.
Angka ini merupakan penurunan bila dibandingkan pada 2023. Pada 2023, IKP di Tanah Air 71,57. Tahun ini, IKP ada di bawah angka 70.
"Ini adalah tahun ketiga di mana IKP kita terus turun," ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).
Ia menambahkan angka-angka di dalam survei IKP mencerminkan situasi pers di Tanah Air yang tidak dalam kondisi baik-baik saja. "Kalau saja angka-angka ini boleh dimanipulasi, mungkin bisa saja dijadikan angka yang setinggi-tingginya ya. Tetapi, faktanya tidak ada yang disembunyikan. Faktanya, angka-angka ini memperlihatkan betul data-datanya," katanya.
Apa makna penurunan kebebasan pers yang signifikan bagi kehidupan media di Tanah Air?
1. Dewan Pers terus dorong instansi pemerintah belanja iklan ke perusahaan pers
Lebih lanjut, di hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Pers dengan menggandeng Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menunjukkan skor di setiap lingkungan ada di kisaran angka yang sama yaitu 67-70. Artinya, kondisi kemerdekaan pers berada dalam kategori cukup bebas di semua lingkungan. Tetapi, lingkungan ekonomi mendapatkan skor terendah yaitu 67,74.
Sementara, skor di lingkungan fisik dan politik ada di angka 70,06 dan lingkungan hukum 69,44. Itu sebabnya, Ninik kembali mengingatkan janji mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di puncak hari pers nasional dua tahun lalu. Pada 2022, Jokowi menyampaikan belanja iklan justru banyak diarahkan di media sosial ketimbang media main stream.
"Pertanyaan kita lalu di mana komitmen pemerintah yang memang memiliki belanja iklan terbesar? Saya selaku ketua dewan pers menyerukan agar belanja iklan ini diupayakan semaksimal mungkin untuk belanja iklan pada perusahaan pers," tutur dia.
Meski begitu, Ninik menggarisbawahi belanja iklan dari instansi pemerintah ke perusahaan pers adalah langkah nyata untuk mendukung keberlangsungan pers. "Tetapi, tetap tanpa melakukan campur tangan secara langsung kepada redaksi. Jangan belanja iklan untuk belanja berita," katanya.
Menurutnya, perusahaan pers harus menarik lurus garis api. Sebab, media hidup bukan semata-mata untuk kepentingan pers. Tetapi, semata-mata untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara, salah satunya mengetahui seluk beluk pembangunan di Indonesia.
2. Dewan Pers dorong lingkungan fisik dan politik jadi prioritas untuk dibenahi
Sementara, di dalam hasil survei itu juga menunjukkan bahwa lingkungan fisik dan politik yang lemah menjadi prioritas untuk dibenahi. Contoh lingkungan fisik dan politik tersebut yakni kebebasan dari kekerasan (62,69), kebebasan dari intervensi (68,90), kesetaraan bagi kelompok rentan (69,08), dan akurat serta berimbang (69,11).
Provinsi Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang menjunjungi tinggi kebebasan pers. Nilai Indeks Kebebasan Pers (IKP) di sana mencapai 80,91.
"Kalimantan Selatan memiliki IKP yang tinggi karena adanya peningkatan signifikan dari lingkungan fisik politik (+2,90). Sedangkan, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum mengalami penurunan -1,12 dan -1,59," ujar Ketua Komisi Pendataan dan Ratifikasi Pers dari Dewan Pers, Sapto Anggoro di lokasi yang sama.
Indikator keragaman pandangan, kebebasan berserikat dan kebebasan media alternatif mendapatkan skor yang tinggi di Kalimantan Selatan. Sedangkan, provinsi dengan nilai IKP terendah berturut-turut adalah Papua Tengah (61,34), Lampung (62,04), Papua (65,60), Maluku (65,61) dan Sumatra Barat (66,61).
3. Informan ahli dari unsur masyarakat sipil paling merasakan rendahnya kemerdekaan pers
Lebih lanjut, Sapto mengatakan dari kelompok unsur informan ahli dari masyarakat sipil, yang terdiri dari pekerja pers, perwakilan organisasi wartawan, akademisi dan LSM memberikan nilai paling rendah untuk kemerdekaan pers. Skornya 67,59.
Nilai yang diberikan oleh informan ahli dari masyarakat sipil lebih rendah dibandingkan informan ahli dari latar belakang lantaran mereka paling banyak menjadi korban tindak kekerasan yang muncul selama tahun 2023.
"Menurut informan ahli di tingkat nasional, nilai (kemerdekaan pers) lebih rendah karena selain ada tindak kekerasan fisik terhadap wartawan juga ada kekerasan berbentuk lain yaitu kekerasan digital yang menimpa media di tingkat nasional," kata Sapto.
