Pemerintah Perluas Program Bantuan Pangan Non Tunai, Target 10 Juta Penerima
IDN Times/Teatrika Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Pemerintah akan memperluas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun ini hingga mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk tahap awal, perluasan BPNT tersebut direncanakan akan dilaksanakan di 24 kabupaten/kota.
1. Perluasan BPNT menyasar 24 kabupaten/kota
IDN Times/Teatrika PutriDalam rapat tingkat menteri (RTM) persiapan perluasan BPNT 2018, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menginstruksikan agar Kementerian Sosial segera mengejar target 10 juta KPM hingga akhir tahun ini. Puan menjelaskan, perluasan wilayah BPNT juga akan menyasar pada 24 kabupaten/kota pada tahap awal.
Kabupaten/kota tersebut di antaranya Kota Banda Aceh, Kota Solok, Kota Bengkulu, Kota Metro, Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpinang, Sukabumi, Bandung, Garut, Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang, Boyolali, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Malang, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Tangerang, Tabalong dan Kota Tarakan.
"Ke-24 Kabupaten/Kota ini telah siap melaksanakan BPNT karena sudah selesai verifikasi data, kesiapan bank penyalur dan telah memenuhi jumlah e-warong yang diperlukan. Pemerintah tengah mempertimbangkan dan mengkaji terkait waktu perluasan BPNT tersebut,” ujar Puan di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Selasa (20/3).
2. 16 Provinsi belum memenuhi target penyaluran
Realisasi penyaluran Bansos Rastra telah mencapai 97 persen. Provinsi yang telah mencapai penyaluran 100 persen tercatat 18 provinsi. Sebaliknya, provinsi yang belum mencapai penyaluran 100 persen tercatat 16 provinsi. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyalurkan bansos tersebut.
Editor’s picks
Baca juga: Bansos Minyak Goreng dan Gula Dihapus, Ini Alasannya
"Untuk BPNT sendiri, seluruh KPM telah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Adapun transfer dana BPNT ke rekening KPM tanggal 25 tiap bulan juga telah terealisasi," kata Puan.
3. Peran pemda menjadi kunci
ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaPemerintah daerah (pemda) menjadi kunci dalam perluasan program BPNT, khususnya terkait pemutakhiran data penerima dan penyaluran yang tepat waktu. Puan berharap, Himbara juga dapat menambah kekurangan e-warong. Selain iti, Kementerian Dalam Negeri juga diminta agar daerah dapat mempercepat membentuk Tikor Bansos Pangan.
"Sosialisasi Bansos Pangan juga harus dilaksanakan secepatnya ke seluruh wilayah secara berjenjang, kepada Pemda, pendamping, e-warong dan KPM," ujarnya.
Baca juga: Gizi Buruk Asmat: Bantuan Harus Merata dan Tepat Sasaran
Topik:
Berita Terkini Lainnya
