Interupsi Paripurna, Fraksi PKS Minta DPR Cabut Perppu Cipta Kerja
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahteran (PKS), Amin AK, menginterupsi Sidang Paripurna DPR pembukaan masa sidang IV Tahun Sidang 2022-2023.
Dalam interupsinya, Amin AK menyampaikan agar DPR mengajukan pencabutan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
"Oleh karena itu, melalui paripurna ini, saya meminta pimpinan mendesak pemerintah menyusun dan mengajukan pencabutatan RUU terhadap Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja," kata Amin AK, Selasa (14/3/2023).
1. Fraksi PKS sebut pembahasan Perppu Cipta Kerja sudah lewat batas waktu
Amin AK menilai, pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR dalam rangka mengesahkannya menjadi Undang-Undang, sudah melewati batas waktu yang ditentukan.
Sesuai dengan ketentuan pembentukan Undang-Undang dalam UUD 1945 Pasal 22 Ayat (2), Perppu harus mendapat persetujuan DPR RI pada persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan.
Sebagai informasi, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menetapkan Perppu Cipta Kerja tersebut pada Desember 2022. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945, maka pengesahan Perppu Cipta Kerja semestinya dilakukan pada masa persidangan III DPR yang berakhir 16 Februari lalu.
"Sedangkan kita tahu masa persidangan pertama adalah masa sidang yang berakhir pada 16 Februari lalu. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perppu," ujar Amin AK.
"Pimpinan pada rapat paripurna lalu yang berakhir 16 Februari 2023 tidak mengambil keputusan persetujuan terhadap Perppu Nomor 2/2022," sambung dia.
2. Minta DPR desak pemerintah cabut pengajuan RUU terhadap Perppu Cipta Kerja
Amin AK menegaskan, pihaknya menolak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang dibentuk pemerintah. Dia juga menyinggung peran Jokowi sebagai pemrakarsa Perppu Cipta Kerja agar mencabut pengajuannya kepada DPR untuk mengesahkan beleid tersebut.
"Berdasarkan Pasal 61 Perpres Nomor 87/2014, pemrakarsa juga bisa menyusun RUU tentang pencabutan Perppu. Maka itu, saya meminta pimpinan mendesak pemerintah menyusun dan mengajukan RUU pencabutan Perppu Cipta Kerja," ujarnya.
3. Tanggapan pimpinan DPR, Perppu akan dibahas dalam Rapim
Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, yang mewakili Puan Maharani sebagai pemimpin Sidang Paripurna itu mengatakan, pihaknya akan membahas Perppu Cipta Kerja dalam rapat pimpinan (Rapim).
"Terima kasih Pak Amin, kita akan bahas dalam Rapim dan akan kita lanjutkan dalam rapat badan musyawarah. Tentunya ini akan memberikan kejelasan," ujarnya.
